AMBON — Penghargaan Terbaik I Kategori Akses Pendidikan dan Pelayanan Pendidikan yang diterima Pemerintah Provinsi Maluku dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dinilai harus menjadi titik tolak, bukan garis akhir. Ketua DPRD Provinsi Maluku Benhur George Watubun menegaskan capaian itu baru bermakna jika pelayanan pendidikan di Maluku benar-benar membaik di lapangan.
Watubun menyampaikan hal itu saat dihubungi dari Ambon, Sabtu (19/9/2026). Ia mengingatkan bahwa penghargaan pemerintah pusat hanya alat ukur awal, sementara pembuktian sesungguhnya ada pada kondisi sekolah dan kualitas layanan yang diterima warga.
Perubahan Nyata Jadi Tolok Ukur, Bukan Trofi
Bagi Watubun, keberhasilan pembangunan pendidikan tidak bisa diukur dari sertifikat atau piagam yang dipajang di kantor dinas. Indikator sebenarnya adalah perubahan yang dirasakan langsung oleh sekolah, guru, dan peserta didik.
Ia menyoroti warga di pulau-pulau terluar dan wilayah terpencil Maluku sebagai kelompok yang paling menentukan apakah pelayanan pendidikan benar-benar merata. Menurutnya, akses dan mutu layanan di kawasan itulah yang paling sering tertinggal dibanding daerah perkotaan.
Pernyataan itu menempatkan penghargaan Kemendagri sebagai pemicu evaluasi, bukan sekadar kabar baik tahunan. Watubun ingin dinas pendidikan terus membenahi titik-titik lemah yang belum tersentuh program provinsi maupun kabupaten/kota.
Apresiasi untuk Gubernur dan 11 Kabupaten/Kota
Watubun menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa beserta jajaran aparatur sipil negara. Ia juga menyinggung peran Dinas Pendidikan Provinsi Maluku serta dinas pendidikan pada 11 kabupaten dan kota yang berkontribusi terhadap capaian tersebut.
“Kami DPRD Provinsi Maluku memberikan apresiasi kepada Gubernur Maluku bersama seluruh jajaran, terutama Dinas Pendidikan di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota. Penghargaan ini merupakan pengakuan atas kerja keras bersama, tetapi tugas kita belum selesai,” ujar Watubun.
Kalimat penutup itu menandai sikap DPRD Maluku yang tidak ingin capaian Kemendagri berhenti di ruang seremonial. Watubun memposisikan penghargaan sebagai pengingat bahwa pekerjaan rumah di sektor pendidikan masih panjang.
Dorongan agar Dinas Pendidikan Terus Evaluasi
DPRD Provinsi Maluku mendorong seluruh dinas pendidikan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota menjadikan penghargaan tersebut sebagai bahan evaluasi internal. Fokusnya, memastikan layanan pendidikan menjangkau sekolah-sekolah yang selama ini sulit diakses.
Watubun tidak merinci program atau anggaran tertentu dalam pernyataannya. Namun arah pesannya jelas: kualitas akses dan pelayanan pendidikan di Maluku harus terus dibuktikan, terutama bagi peserta didik di wilayah terpencil dan pulau-pulau terluar.
Penghargaan dari Kemendagri menjadi modal awal. Bagi DPRD Maluku, ujian sesungguhnya baru dimulai setelah seremoni berakhir.
