AMBON — Ratusan rekomendasi kebijakan transportasi yang hanya berakhir di atas kertas menjadi catatan kritis dalam pembukaan FGD Bidang Penyeberangan di Ambon, Selasa (8/9/2026). Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku, Semmy Huwae, mengingatkan para pemangku kepentingan bahwa tantangan riil di lapangan sedang menanti.
“Usai diskusi tidak boleh berhenti di atas kertas. Kita harus memastikan rekomendasi ini dapat diimplementasikan secara nyata,” tegas Semmy di hadapan para kepala dinas perhubungan se-Maluku.
Maluku Terkoneksi Ribuan Pulau, Penyeberangan Jadi Urat Nadi Ekonomi
Semmy menyebut angkutan sungai, danau, dan penyeberangan (ASDP) tidak lagi bisa diposisikan sekadar infrastruktur pendukung. Di provinsi yang tersebar dalam ribuan pulau ini, moda tersebut adalah penentu kelancaran distribusi barang dan akses pelayanan dasar warga.
“Konektivitas yang lancar, aman, dan terjangkau adalah kunci utama bagi negeri beribu pulau ini untuk mengikis disparitas harga barang dan mempercepat pertumbuhan wilayah,” ujarnya.
Empat Prioritas Kebijakan: Keselamatan Hingga Sinkronisasi Trayek Perintis
Dalam arahannya, mantan Pj Bupati Maluku Tenggara itu memetakan empat hal yang harus menjadi perhatian dalam pengelolaan penyeberangan ke depan. Pertama, pemenuhan standar keselamatan armada harus ditempatkan sebagai prioritas utama. Kedua, sinkronisasi trayek perintis dan penyesuaian tarif pelayanan perlu diramu agar operasional berkelanjutan.
Ketiga, penguatan konektivitas dan integrasi antar lintasan. Keempat, membangun sinergi yang lebih erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD.
Semmy menambahkan, pengelolaan transportasi penyeberangan menuntut pendekatan terintegrasi. Bukan hanya soal ketersediaan lintasan, melainkan juga kualitas pelayanan, kepatuhan regulasi, hingga keberlangsungan operasional armada.
Kolaborasi Lintas Instansi Jadi Syarat Perluasan Lintasan 2027
FGD yang ditutup Kabid Penyeberangan Dishub Maluku, Maryos Dessy Parera, itu menghasilkan sejumlah konsep strategis. Beberapa di antaranya menjadi bahan pembahasan lintasan baru untuk tahun 2027, termasuk optimalisasi lintasan keperintisan dan modernisasi infrastruktur pelabuhan penyeberangan.
Semmy mengajak Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan (SDP) untuk memperkuat kolaborasi. “Semangat kita adalah membangun negeri, memperkokoh sinergi, dan mempertajam kolaborasi,” tambahnya.
Ia berharap konsep yang dirumuskan dalam forum ini kelak mampu membuka keterisolasian wilayah, memperlancar mobilitas masyarakat, dan menekan disparitas harga di Maluku.
