AMBON — Musyawarah Daerah Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Provinsi Maluku tuntas digelar di Kantor Gubernur Maluku, Minggu (20/9/2026). Forum itu mengusung agenda tunggal: menetapkan kepengurusan DPD HKTI Maluku untuk lima tahun ke depan.
Ketua Panitia Pelaksana Musda HKTI Maluku, Jeter D Siwalette, menyatakan hasil musyawarah sudah final. Hendrik Lewerissa, yang juga menjabat Gubernur Maluku, terpilih memimpin DPD HKTI Maluku periode 2026-2031.
"Hasil musda ini yaitu telah diputuskan Ketua DPD HKTI Provinsi Maluku periode 2026-2031 yaitu Hendrik Lewerissa yang juga Gubernur Maluku," ungkap Siwalette di Ambon, Minggu (20/9/2026).
Siapa yang Memimpin Jalannya Musda
Musda dipimpin Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (OKK) DPN HKTI Angga Hermanda. Ia didampingi Karteker Ketua DPD HKTI Provinsi Maluku, August Ernst Pattiselano, serta perwakilan DPN, DPC Kabupaten Seram Bagian Barat, dan DPC Kota Ambon.
Kehadiran pengurus DPC dari dua daerah itu menandai musyawarah tidak berjalan sendiri. Struktur organisasi di tingkat kabupaten dan kota ikut menyaksikan langsung proses penetapan ketua baru.
Pelantikan Digelar Malam di Kantor Gubernur
Pelantikan DPD HKTI Provinsi Maluku periode 2026-2031 akan dilakukan Ketua Umum DPN HKTI Sudaryono, yang juga menjabat Kepala Badan Gizi Nasional. Menurut Siwalette, upacara itu berlangsung di Kantor Gubernur Maluku pada Minggu (20/9/2026) malam.
"Pelantikan akan berlangsung di Kantor Gubernur Maluku, Minggu (20/9/2026) malamm," jelas Siwalette, dosen pengampu mata kuliah Sosiologi Pedesaan di Fakultas Pertanian Unpatti.
Pesan Siwalette: Jangan Berhenti di Kegiatan Seremonial
Siwalette menegaskan kepengurusan baru tidak boleh berhenti pada kegiatan internal dan seremonial. Organisasi, katanya, harus menjadi wadah nyata untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat, terutama petani.
Ia menyoroti pentingnya pendampingan kepada petani agar keadilan benar-benar dirasakan warga. Kehadiran HKTI di tengah masyarakat diharapkan memberi manfaat nyata di lapangan, bukan sekadar hadir dalam acara.
"Organisasi ini harus menjadi wadah nyata untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat. Pendampingan kepada petani penting agar memastikan keadilan benar-benar dirasakan warga. Kehadiran HKTI di tengah masyarakat diharapkan tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di lapangan," tandas Siwalette yang menyelesaikan pendidikan Doktor di Universitas Brawijaya ini.
Langkah Berikutnya
Dengan penetapan ini, DPD HKTI Maluku memasuki periode kepengurusan 2026-2031 di bawah Hendrik Lewerissa. Pelantikan malam itu menjadi penanda resmi berjalannya roda organisasi di tingkat provinsi.
Fokus berikutnya ada pada penerjemahan mandat musyawarah: memastikan program pendampingan petani berjalan di kabupaten dan kota se-Maluku, bukan berhenti di ruang rapat.
