Pencarian

Komisi IX DPR Desak Kepala BGN Baru Benahi Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis

Kamis, 04 Juni 2026 • 17:41:31 WIB
Komisi IX DPR Desak Kepala BGN Baru Benahi Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis
Komisi IX DPR dorong perbaikan tata kelola program Makan Bergizi Gratis di bawah kepemimpinan baru BGN.

MALUKU — Politisi PDI Perjuangan itu menyatakan keberhasilan MBG tidak cukup hanya dilihat dari jumlah penerima manfaat yang tercatat. Menurut dia, kualitas pelaksanaan di lapangan, terutama kandungan gizi makanan yang diterima anak-anak, harus menjadi prioritas utama kepala BGN yang baru.

Standar Gizi Menu Jadi Titik Kritis

Charles menegaskan pemerintah wajib memastikan setiap menu yang disalurkan kepada penerima manfaat benar-benar memenuhi standar gizi yang telah ditetapkan. Tanpa jaminan itu, tujuan program untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan tumbuh kembang anak dinilai sulit tercapai secara optimal.

"Saya berharap Kepala BGN yang baru fokus membenahi tata kelola MBG yang selama ini masih buruk. Program sebesar ini tidak bisa hanya diukur dari berapa besar anggaran yang dihabiskan atau berapa banyak penerima manfaat yang dicatat," kata Charles kepada wartawan, Kamis (4/6/2026).

Pergantian Pucuk Pimpinan BGN

Desakan ini muncul menyusul pergantian pucuk pimpinan BGN dari Dadan Hindayana ke Nanik S Deyang. Komisi IX DPR menilai momen pergantian kepemimpinan menjadi momentum tepat untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengelolaan program yang menyedot anggaran besar tersebut.

Sejak awal, sejumlah anggota DPR mengingatkan kelemahan tata kelola di BGN. Ketua Badan Anggaran DPR, misalnya, secara terbuka pernah menyampaikan kekhawatiran serupa terkait lemahnya sistem pengawasan internal lembaga tersebut.

Urgensi Pengawasan di Lapangan

MBG merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang menyasar jutaan anak sekolah di seluruh Indonesia. Skala besar program ini menuntut sistem pengelolaan yang kuat agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat, bukan sekadar serapan anggaran.

Charles menambahkan, pengawasan di titik distribusi dan konsumsi menjadi krusial. Pihaknya akan terus memantau implementasi di daerah dan meminta BGN menyampaikan laporan berkala secara transparan kepada DPR.

Bagikan
Sumber: inews.id

This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.

Berita Lainnya

Indeks

Pilihan

Indeks

Berita Terkini

Indeks