AMBON — Anggota Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan DPR RI, Anis Byarwati, menegaskan bahwa usulan pembentukan Dana Khusus Kepulauan tidak boleh dipandang sebagai beban baru bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurutnya, skema pendanaan ini justru merupakan langkah strategis untuk memperkuat ekonomi maritim nasional.
Pernyataan itu disampaikan Anis saat mengikuti Kunjungan Kerja Pansus RUU Daerah Kepulauan DPR RI di Kantor Gubernur Maluku, Ambon, Senin (20/7/2026). Ia mendorong perubahan cara pandang agar pembahasan regulasi ini tidak terhambat oleh kekhawatiran fiskal, terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang tengah berjalan.
Investasi untuk Perluas Basis Penerimaan Negara
“Bahwa kalau RUU ini mengajukan dana khusus kepulauan, tidak dimaksudkan untuk menjadi beban bagi APBN, tetapi dana khusus kepulauan ini adalah investasi nasional untuk memperluas basis penerimaan negara melalui penguatan ekonomi maritim,” tegas Anis.
Legislator Fraksi PKS itu menilai potensi kelautan di daerah kepulauan masih belum tergarap maksimal. Dengan dukungan regulasi dan pembiayaan yang memadai, ia yakin sektor ini bisa memberikan manfaat ganda: bagi daerah dan peningkatan penerimaan negara dalam jangka panjang.
Mengapa Cara Pandang Ini Penting?
Anis menyadari bahwa di tengah tekanan efisiensi, setiap usulan dana baru kerap dianggap membebani APBN. Namun, ia berargumen bahwa Dana Khusus Kepulauan berbeda karena bersifat produktif, bukan konsumtif. Skema ini dirancang untuk mengubah potensi laut yang selama ini idle menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru.
Kunjungan Pansus ke Maluku menjadi salah satu rangkaian untuk menjaring masukan dari daerah kepulauan. Maluku sendiri merupakan salah satu provinsi dengan karakteristik geografis kepulauan yang kompleks dan potensi kelautan yang besar.
