AMBON — Permintaan disampaikan Rutasouw kepada wartawan di Kantor DPRD Maluku, Karang Panjang. Menurut dia, pemerataan akses listrik masih menjadi tantangan di Maluku, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Dinas ESDM diminta menyosialisasikan kuota bantuan, mekanisme pendataan, serta persyaratan calon penerima di setiap kabupaten dan kota. Sosialisasi dinilai penting agar kuota yang diperuntukkan bagi Maluku dapat terserap dengan baik.
Warga Pegunungan SBB Masih Pakai Pelita
Rutasouw menyoroti kondisi masyarakat di daerah pegunungan Kabupaten Seram Bagian Barat yang disebut masih menggunakan pelita untuk penerangan sehari-hari. Kondisi itu, menurut dia, harus menjadi perhatian bersama pemerintah.
Ia meminta pendataan dilakukan menyeluruh sehingga keluarga kurang mampu, termasuk warga di daerah pegunungan SBB, memperoleh perhatian dalam program pemerataan listrik.
"Dinas ESDM harus mengawasi realisasi program di masyarakat supaya kuota yang diperuntukkan bagi Maluku dapat terserap dengan baik," ujarnya.
Keadilan Pelayanan Energi Jadi Sorotan
Bagi Rutasouw, persoalan intinya adalah keadilan pelayanan energi. Warga di Ambon maupun di daerah pegunungan SBB sama-sama berhak atas akses listrik yang memadai.
"Yang kita perjuangkan adalah keadilan pelayanan energi. Masyarakat di Ambon membutuhkan listrik yang baik, demikian pula masyarakat di daerah pegunungan Kabupaten Seram Bagian Barat yang masih hidup menggunakan pelita. Ini harus menjadi perhatian kita bersama selaku pemerintah untuk melihat dan menangani persoalan tersebut," tegasnya.
Koordinasi Dinas ESDM, PLN, dan Pemkab-Pemkot
Selain sosialisasi, Rutasouw mendorong penguatan koordinasi antara Dinas ESDM, PT PLN (Persero), serta pemerintah kabupaten dan kota. Ia juga mengusulkan evaluasi berkala untuk memantau perkembangan program dan mengidentifikasi kendala.
Pendataan yang diminta mencakup lokasi, jenis persoalan, program penanganan, penanggung jawab, sumber anggaran, hingga target waktu penyelesaian. Format itu dinilai membuat persoalan kelistrikan punya rencana penyelesaian yang jelas.
Dengan begitu, pemerataan pelayanan listrik tidak hanya berfokus di perkotaan, tetapi juga menjangkau masyarakat di pulau-pulau terpencil. Rutasouw berharap pengawalan program BPBL dan penguatan koordinasi lintas sektor mempercepat pemerataan akses listrik, terutama bagi keluarga kurang mampu dan masyarakat di wilayah 3T Maluku.
