AMBON — Pengurus Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) APINDO Maluku periode 2025-2030 resmi dikukuhkan di Aula Lantai II Resto Sari Gurih Lateri, Kota Ambon, Jumat (23/10/2026) malam. Pengukuhan itu dihadiri Ketua Dewan Pimpinan Nasional (DPN) APINDO Shinta W. Kamdani dan Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Sadali Ie.
Dalam sambutannya, Shinta menegaskan investasi di Maluku tidak boleh berhenti pada pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, investasi harus membuka lapangan kerja dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat lokal.
Penguatan UMKM serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia menjadi dua hal yang paling disorot organisasi pengusaha tersebut dalam kepengurusan baru.
Blok Masela dan Peluang yang Menyertai
Ketua DPP APINDO Maluku Robert Tanamal menyebut proyek gas abadi Blok Masela sebagai peluang investasi strategis yang dapat menggerakkan berbagai sektor. Pembangunan infrastruktur, kebutuhan barang dan jasa, penciptaan lapangan kerja, hingga tumbuhnya industri pendukung disebut bakal ikut terdorong.
Namun Robert mengingatkan besarnya nilai investasi mesti diikuti manfaat nyata bagi warga Maluku. Ia ingin daerah ini tidak hanya dikenal kaya sumber daya alam.
"Kami ingin Maluku bukan hanya dikenal sebagai daerah yang kaya sumberdaya alam, tetapi juga sebagai daerah yang memiliki SDM yang unggul, pengusaha yang tangguh, dan masyarakat yang sejahtera," ujar Robert.
Kompetensi Tenaga Kerja Lokal Jadi Titik Rawan
Persoalan muncul ketika peluang kerja terbuka lebar sementara kesiapan tenaga kerja lokal belum tentu mengikuti. Robert menyebut kondisi itu sebagai risiko yang harus diantisipasi sejak sekarang.
"Kami tidak ingin kesempatan kerja semakin terbuka, tetapi putra-putri Maluku justru belum punya kompetensi yang belum memadai sesuai kebutuhan dunia industri," katanya.
Karena itu, APINDO Maluku akan mendorong kerja sama antara dunia usaha, pemerintah, akademisi, perguruan tinggi, dan lembaga pelatihan kerja. Kolaborasi itu diharapkan mempercepat peningkatan kualitas SDM sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap peluang ekonomi.
Kolaborasi Jadi Kunci bagi Pemprov Maluku
Sekda Maluku Sadali Ie menilai pembangunan daerah tidak bisa hanya mengandalkan kebijakan pemerintah. Kolaborasi dengan dunia usaha, masyarakat, akademisi, dan pemangku kepentingan lain diperlukan untuk memperkuat perekonomian.
Menurut Sadali, APINDO berperan strategis sebagai penghubung pemerintah dan pengusaha. Peran itu mencakup pemberian masukan konstruktif serta dorongan terciptanya iklim usaha yang sehat, kompetitif, dan berkelanjutan.
"Atas nama provinsi Maluku kami menyampaikan selamat dan sukses pada seluruh pengurus dewan pimpinan provinsi Maluku apindo yang baru saja dikukuhkan saat ini," ujar Sadali.
Ia menyebut Maluku punya peluang ekonomi di sektor kelautan dan perikanan, pertanian, pariwisata, serta perdagangan. Pemanfaatan potensi itu, kata dia, harus diiringi praktik usaha yang bertanggung jawab.
"Kami berharap para pengusaha di Maluku menjalankan kegiatan usaha dengan mengedepankan kejujuran dan kepatuhan terhadap hukum tanggung jawab sosial serta penghormatan terhadap hak-hak pekerja," ungkapnya.
Yang Diminta Pengusaha dari Pemerintah
APINDO Maluku menyatakan siap menjadi mitra strategis Pemerintah Provinsi Maluku dalam mendorong investasi, memperkuat dunia usaha, menciptakan lapangan kerja, dan mewujudkan pemerataan ekonomi.
Robert berharap pemerintah daerah memberi ruang dialog, kepastian hukum, penyederhanaan pelayanan, serta kebijakan yang mendukung daya saing usaha. Ia menegaskan permintaan itu bukan perlakuan istimewa.
"Kami tidak meminta perlakuan yang istimewa dari pemerintah namun yang kami harapkan adalah terciptanya kesempatan yang adil, kepastian hukum, dan iklim usaha yang sehat," tandas Robert.
Shinta sendiri berharap kepengurusan baru mampu memperkuat organisasi dan membangun kerja sama lebih erat dengan pemerintah daerah. Tujuannya satu: menciptakan lapangan kerja yang layak dan produktif di Maluku.
