AMBON — Keluhan para sopir truk dan pelaku usaha angkutan di Kota Ambon soal pembatasan kuota Biosolar mulai bersuara. Mereka menilai batas maksimal Rp 250 ribu per kendaraan setiap hari tidak sebanding dengan kebutuhan operasional armada.
Dalam operasionalnya, satu truk harus menempuh rute dari titik parkir, lokasi tambang, hingga pusat distribusi. Kebutuhan bahan bakar untuk sekali perjalanan saja disebut sudah menghabiskan lebih dari separuh kuota harian yang diberikan.
Kondisi itu membuat jumlah perjalanan armada ikut terpangkas. Truk yang biasanya mampu beroperasi 4 hingga 5 kali trip per hari kini terpaksa hanya melayani 2 hingga 3 trip.
DPRD Nilai Pembatasan Hambat Distribusi Barang
Ketua DPRD Kota Ambon Mourits Tamaela menyatakan kebijakan pembatasan pembelian solar berpotensi menghambat aktivitas angkutan dan distribusi barang. Menurutnya, kuota Rp 250 ribu tidak cukup untuk menopang aktivitas armada sepanjang hari.
"Dampaknya, truk yang biasanya mampu beroperasi 4 hingga 5 kali trip per hari kini terpaksa memangkas aktivitas menjadi hanya 2 hingga 3 trip saja. Ini sangat kami sayangkan," kata Mourits kepada wartawan, Selasa (6/10/2026).
Dugaan Wajib Beli Dexlite di Sejumlah SPBU
Persoalan Biosolar di Ambon tidak hanya soal besaran kuota. DPRD menerima informasi mengenai dugaan praktik di sejumlah SPBU yang mewajibkan konsumen membeli BBM nonsubsidi jenis Dexlite lebih dulu jika ingin mendapatkan Biosolar.
Konsumen yang menolak pembelian tersebut disebut tidak dilayani untuk pengisian Biosolar. Temuan itu menambah daftar keluhan sopir truk yang sudah merasa terbebani pembatasan kuota harian.
DPRD Jadwalkan Panggil Pertamina
Mourits menyatakan akan berkomunikasi dengan Komisi II DPRD Kota Ambon untuk segera memanggil pihak Pertamina dalam rapat bersama. DPRD ingin meminta penjelasan langsung soal besaran kuota resmi Biosolar yang dialokasikan untuk Kota Ambon.
"Saya akan komunikasikan ke Komisi II untuk segera memanggil pihak Pertamina untuk rapat bersama," ujar dia.
Pertemuan tersebut sekaligus mengevaluasi apakah volume penyaluran Biosolar selama ini sudah sesuai dengan kebutuhan dan tingkat permintaan masyarakat, terutama untuk sektor angkutan dan distribusi.
Sorotan pada Mafia BBM dan Alokasi "Faktor X"
DPRD juga meminta Pertamina menelusuri dugaan keterlibatan oknum mafia BBM maupun adanya alokasi "faktor X" yang disinyalir menampung dan memprioritaskan pasokan Biosolar ke sektor industri secara tidak sah.
Sorotan itu mencuat karena klaim ketersediaan stok Biosolar dinilai tidak sejalan dengan kondisi lapangan. Antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU di Ambon masih terjadi hampir setiap hari.
Bagi DPRD, persoalan tersebut membutuhkan penjelasan terbuka agar pembatasan kuota tidak justru menekan aktivitas ekonomi masyarakat yang bergantung pada angkutan darat.
"Kami harap seluruh pihak bertindak cepat dan tidak makin memberatkan beban hidup masyarakat," tandasnya.
