AMBON — Rovik Afifudin menegaskan bahwa sebelum rombongan DPRD turun ke lapangan, seluruh dokumen teknis pekerjaan seharusnya sudah rampung. Ia menyebut kelengkapan data merupakan syarat mutlak agar pengawasan tidak berjalan seperti “orang buta” yang tidak tahu persis lokasi dan progres pembangunan.
Dokumen Apa Saja yang Tidak Siap?
Menurut politisi yang duduk di Komisi III itu, setidaknya ada lima dokumen krusial yang wajib disiapkan BPJN dan kontraktor. Mulai dari peta lokasi pekerjaan, titik penanganan, panjang ruas yang dikerjakan, jenis pekerjaan, hingga progres terkini di lapangan.
“Kalau dokumen tidak lengkap, kami turun ke lapangan mau melihat apa? Kami seperti berjalan buta karena tidak mengetahui lokasi pekerjaan secara rinci, apakah berada di desa mana, berapa panjang penanganannya, dan seperti apa progresnya,” kata Rovik dalam rapat yang juga dihadiri LSM Komando Garuda Sakti Provinsi Maluku.
Temuan di Lapangan: Minim Penandaan dan Data Acuan
Rovik mengungkapkan, pada pengawasan sebelumnya, masih banyak titik pekerjaan yang tidak dilengkapi informasi memadai. Bahkan, di sejumlah lokasi belum terlihat penandaan pekerjaan atau data pendukung yang bisa menjadi acuan bagi DPRD.
Kondisi ini, lanjutnya, menyulitkan Komisi III dalam menjalankan fungsi kontrol terhadap proyek jalan nasional yang dibiayai negara. Ia membandingkan praktik pengawasan di daerah lain yang dinilai lebih baik karena dokumen disiapkan terlebih dahulu.
Permintaan Tegas untuk BPJN dan Kontraktor
Ke depan, Rovik meminta BPJN Maluku, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan kontraktor pelaksana untuk menyiapkan data teknis sebelum agenda pengawasan berikutnya. Ia berharap kejadian serupa tidak terulang agar fungsi kontrol DPRD berjalan maksimal.
“Saya berharap ini menjadi pelajaran bersama. Ke depan, setiap pengawasan DPRD harus didukung dengan dokumen yang lengkap sehingga kami mengetahui secara pasti kondisi pekerjaan sebelum turun ke lapangan,” ujarnya.
Selain kelengkapan data, Rovik juga meminta kontraktor lebih terbuka menyampaikan perkembangan pekerjaan kepada DPRD dan masyarakat. Langkah itu dinilai penting untuk menghindari kesalahpahaman di lapangan serta menjaga akuntabilitas proyek infrastruktur di Seram Bagian Barat.
