LANGGUR — Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara mencatat penurunan angka stunting signifikan dalam enam bulan terakhir. Berdasarkan data Sistem Informasi Gizi Terpadu (SIGIZIKESGA), prevalensi stunting di daerah itu kini berada di angka 10,25 persen pada triwulan II 2026, turun dari 12,07 persen pada Desember 2025.
Capaian tersebut masih dianggap sebagai pekerjaan rumah yang belum selesai. Bupati Maluku Tenggara, Muhamad Thaher Hanubun, menegaskan bahwa keberhasilan ini baru awal dari proses panjang untuk menghilangkan kasus gizi buruk di wilayah Kepulauan Kei.
Target Nasional 14 Persen Sudah Terlewati
Dengan angka 10,25 persen, Maluku Tenggara secara resmi telah melewati target nasional yang dipatok sebesar 14 persen. Namun, Thaher meminta jajarannya untuk tidak terjebak dalam rasa aman karena persoalan stunting bersifat dinamis dan membutuhkan pengawasan berkelanjutan.
"Ini progres yang baik. Tapi kita tidak boleh berpuas diri. Upaya pencegahan harus dilakukan secara terpadu mulai dari remaja putri, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, hingga anak usia di bawah lima tahun, terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan," tegas Thaher saat membuka Pembekalan Tim Kader Posyandu di Elat, Sabtu (22/8/2026).
Pangan Lokal Jadi Kunci Intervensi Gizi
Strategi yang didorong pemda setempat bukan sekadar mengandalkan suplemen atau makanan olahan pabrik. Thaher mendorong optimalisasi sumber pangan lokal yang melimpah di Maluku Tenggara, terutama protein hewani, untuk diolah menjadi makanan tambahan bergizi bagi balita dan ibu hamil.
"Pemberian makanan tambahan tidak harus bergantung pada bahan dari luar daerah. Kita harus mampu mengoptimalkan potensi pangan lokal, terutama protein hewani, dengan prinsip bergizi, seimbang, beragam, sehat dan aman," katanya.
Langkah ini dinilai ganda: selain menekan angka malnutrisi, pemanfaatan pangan lokal juga memperkuat ketahanan pangan keluarga dan mengurangi ketergantungan logistik dari luar pulau.
Peran Kader Posyandu dan Cek Kesehatan Gratis di Kei Besar
Pembekalan kader Posyandu di Elat dirangkaikan dengan layanan Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang menghadirkan sejumlah dokter spesialis. Kegiatan ini menjangkau enam wilayah kerja puskesmas di Pulau Kei Besar: Puskesmas Elat, Matahollat, Ohoiel, Larat, Mun, dan Hollat.
Thaher meminta Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak, para camat, serta kepala ohoi (pemerintah desa adat) untuk memperkuat pelayanan Posyandu. Setiap ibu hamil dan anak wajib mendapatkan pemantauan pertumbuhan secara rutin. Jika ditemukan kasus kekurangan gizi, intervensi harus segera dilakukan tanpa menunggu kondisi memburuk.
Stunting Bukan Sekadar Masalah Kesehatan
Menurut Thaher, stunting merupakan tantangan pembangunan yang menuntut penanganan lintas sektor. Pencegahan tidak cukup mengandalkan layanan kesehatan semata, melainkan harus dimulai dari keluarga melalui pola asuh yang tepat, sanitasi layak, perilaku hidup bersih dan sehat, serta pemenuhan gizi seimbang.
Gerakan Cegah Stunting diminta berjalan berkelanjutan dengan melibatkan organisasi perangkat daerah, TP PKK, tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga keluarga. "Pencegahan stunting harus menjadi gerakan bersama seluruh masyarakat dalam memanfaatkan kekayaan pangan lokal dan memperkuat peran keluarga serta Posyandu," ujarnya.
Thaher berharap kolaborasi pemerintah, tenaga kesehatan, dan kader Posyandu terus diperkuat agar penurunan stunting dapat dipertahankan sekaligus meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Maluku Tenggara secara menyeluruh.
