AMBON — Target elektrifikasi Maluku Terang 2027 menghadapi pekerjaan rumah besar. Ary Sahertian, anggota Komisi II DPRD Provinsi Maluku, mendesak pemerintah daerah dan PT PLN (Persero) untuk memprioritaskan 97 desa yang hingga saat ini masih belum teraliri listrik, terutama di kawasan kepulauan dan terpencil.
Desakan ini disampaikan Sahertian di Ambon, Jumat (21/8/2026), menindaklanjuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPRD Maluku bersama jajaran direksi PT PLN (Persero) Pusat yang digelar sehari sebelumnya.
Sebaran 97 Desa Tanpa Listrik: Aru Mendominasi
Data yang disampaikan PLN dalam RDP memetakan 97 desa tersebut ke delapan kabupaten dan kota. Kepulauan Aru menjadi wilayah dengan persoalan paling pelik, mencapai 66 desa. Disusul Maluku Barat Daya dengan 9 desa, Kepulauan Tanimbar 8 desa, dan Maluku Tenggara 4 desa.
Wilayah lain yang masuk daftar adalah Kota Tual dan Seram Bagian Timur masing-masing 3 desa, Maluku Tengah 3 desa, serta Kabupaten Buru dengan 1 desa.
“Kalau kita mau bicara Maluku Terang 2027, maka 97 desa yang belum menikmati listrik ini harus menjadi perhatian utama. Kita harus memastikan, ada langkah konkret untuk menyelesaikannya,” kata Sahertian.
Pendekatan Khusus untuk Wilayah Kepulauan
Sahertian menilai karakteristik geografis Maluku yang terdiri dari pulau-pulau kecil tidak bisa diselesaikan dengan pola pembangunan jaringan konvensional. Setiap desa perlu dipetakan berdasarkan kondisi geografis, akses transportasi, dan kebutuhan masyarakatnya.
“Maluku ini daerah kepulauan. Karena itu, kita tidak bisa menggunakan pendekatan yang sama untuk semua wilayah. Desa yang berada di pulau-pulau kecil, dan daerah terpencil tentu membutuhkan penanganan yang berbeda,” ujarnya.
Ia mendorong pemerintah daerah bersama PLN menyusun peta jalan yang jelas dan terukur. Target penyelesaian harus spesifik, mencakup desa mana yang dikerjakan lebih dulu dan kapan masyarakat mulai menikmati listrik.
Listrik Penggerak Pendidikan dan Usaha Warga
Anggota DPRD itu menegaskan listrik bukan sekadar penerangan, melainkan fondasi bagi aktivitas pendidikan, usaha mikro, hingga pelayanan publik di desa. Tanpa listrik, anak-anak kesulitan belajar malam hari dan usaha masyarakat tidak bisa berkembang.
“Listrik bukan sekadar penerangan. Ketika listrik masuk, banyak aktivitas masyarakat yang ikut bergerak. Pendidikan bisa lebih baik, usaha bisa berkembang dan pelayanan publik juga semakin mudah,” katanya.
Sahertian berharap dukungan pemerintah pusat dan koordinasi lintas sektor dapat mempercepat pembangunan kelistrikan di wilayah dengan tantangan geografis tinggi. Komisi II DPRD Maluku, kata dia, akan mengawal proses ini agar desa-desa yang selama ini terlewat tidak kembali diabaikan dalam perencanaan pembangunan.
