AMBON — Juru Bicara Pemkot Ambon Ronald Lekransy menyatakan pelatihan bagi 17 pejabat itu merupakan bagian dari pengembangan kompetensi kepemimpinan sekaligus dorongan peningkatan profesionalitas, kapasitas, dan kinerja aparatur sipil negara (ASN). Program digelar Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah, berlangsung sejak 2 Agustus hingga 11 Desember 2026.
Menurut Ronald, pelatihan tidak berhenti pada pemenuhan standar kompetensi jabatan. Pemkot ingin membentuk pemimpin yang berintegritas, adaptif, inovatif, serta mampu mengelola perubahan dan membangun kolaborasi lintas sektor.
Satu Pejabat, Satu Proyek Perubahan
Setiap peserta dituntut merancang dan mengimplementasikan proyek perubahan yang menjawab persoalan strategis organisasinya. Proyek itu harus punya tahapan jangka pendek, menengah, dan panjang dengan hasil yang terukur.
Karena setiap pejabat mengembangkan satu proyek sesuai tugas dan fungsi masing-masing, Pemkot Ambon mengharapkan 17 inovasi lahir dari 17 peserta. Inovasi diarahkan memperkuat kinerja organisasi perangkat daerah (OPD).
“Setiap peserta dituntut merancang dan mengimplementasikan proyek perubahan yang menjawab persoalan strategis organisasi, dengan tahapan jangka pendek, menengah, dan panjang serta hasil yang terukur,” ujar Ronald, Selasa (3/11/2026).
Diarahkan ke Transformasi Digital dan SPBE
Inovasi tersebut juga diarahkan mendukung transformasi pemerintahan digital. Pemanfaatan teknologi diharapkan memperkuat tata kelola pemerintahan, integrasi data, transparansi, serta kualitas pelayanan publik.
Langkah ini sejalan dengan kebijakan nasional mengenai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Satu Data Indonesia, dan keterpaduan layanan digital.
Inovasi Tidak Boleh Berhenti Jadi Dokumen Pelatihan
Ronald menegaskan proyek perubahan yang dihasilkan tidak boleh berhenti sebagai dokumen pelatihan. Setiap inovasi harus memiliki keberlanjutan, dapat dikembangkan, dan memberi manfaat yang bisa dirasakan masyarakat.
Pemkot Ambon akan mempublikasikan berbagai inovasi itu melalui media sosial, media daring, dan kanal komunikasi pemerintah. Publikasi bertujuan menyosialisasikan proyek perubahan, menyebarluaskan informasi, sekaligus membangun dukungan dan kolaborasi dalam pelaksanaannya.
“Dari hasil yang hendak dicapai, jelas bahwa ukuran keberhasilan seorang pejabat bukan hanya pada jabatan yang diemban, tetapi pada kemampuan menghadirkan perubahan yang bermanfaat. Jabatan memiliki batas waktu, sementara inovasi yang baik harus terus hidup dan memberi manfaat bagi masyarakat,” tegasnya.
Dikaitkan dengan Visi Ambon Manise 2025–2029
Ronald berharap 17 inovasi tersebut menjadi kontribusi nyata bagi visi pembangunan Kota Ambon 2025–2029, yakni Ambon Manise yang Inklusif, Toleran, dan Berkelanjutan.
“PKN Tingkat II harus menjadi momentum melahirkan pemimpin yang tidak hanya mampu merumuskan gagasan, tetapi juga mewujudkannya menjadi solusi. Sebab, pada akhirnya, keberhasilan kepemimpinan diukur dari perubahan dan manfaat yang dirasakan masyarakat,” tandasnya.
