AMBON — Dalam audiensi bersama Wakil Menteri Kesehatan II RI, Gubernur Maluku meminta pemerintah pusat memprioritaskan pembenahan infrastruktur kesehatan di wilayahnya. Permintaan disampaikan langsung di Kantor Kementerian Kesehatan RI, Jakarta, dengan alasan kapasitas fiskal daerah terbatas.
RSUD dr. M. Haulussy diusulkan direnovasi menyeluruh sebagai rumah sakit rujukan utama di Maluku. Pembenahan diarahkan untuk menambah kapasitas, memperbaiki fasilitas, dan memperluas jangkauan layanan rujukan.
“Kami sangat mengharapkan dukungan penuh Kementerian Kesehatan untuk memprioritaskan renovasi total RSUD dr. M. Haulussy pada tahun 2027,” kata Lewerissa dalam pertemuan itu.
RSUD Ishak Umarella Disiapkan Jadi Fasilitas Penyangga
Pemprov Maluku mempertimbangkan optimalisasi peran RSUD dr. M. Haulussy dengan dukungan RSUD dr. Ishak Umarella sebagai fasilitas penyangga. Pengaturan fungsi kedua rumah sakit diharapkan mengefektifkan pelayanan dan menghindari tumpang tindih layanan.
Pembagian peran itu juga mempertimbangkan ketersediaan tenaga medis dan dokter spesialis. Sementara Rumah Sakit Khusus Daerah (RSKD) tetap diarahkan memperkuat pelayanan kesehatan jiwa.
62 Puskesmas Rusak Ringan, 38 Sedang, 41 Berat
Selain rumah sakit rujukan, Pemprov mengusulkan rehabilitasi 141 Puskesmas yang tersebar di 11 kabupaten/kota. Data teknis hasil koordinasi dengan Kementerian Kesehatan mencatat 62 Puskesmas rusak ringan, 38 rusak sedang, dan 41 rusak berat.
Gubernur menilai perbaikan Puskesmas menjadi prioritas karena fasilitas kesehatan tingkat pertama adalah garda terdepan pelayanan masyarakat. Warga di wilayah terpencil dan pulau-pulau terluar paling bergantung pada layanan ini.
Harapan Akses Layanan Merata hingga Pulau Terluar
Pemprov Maluku berharap dukungan Kementerian Kesehatan mempercepat pembenahan fasilitas kesehatan secara bertahap dan tepat sasaran. Targetnya, akses pelayanan yang layak dan berkualitas menjangkau seluruh wilayah Maluku.
Audiensi tersebut menjadi bagian dari upaya Pemprov Maluku memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat untuk pemerataan layanan kesehatan. Hasil pembahasan dengan Kemenkes akan menentukan apakah usulan renovasi masuk dalam perencanaan anggaran 2027.
