AMBON — Deputi Bidang Fasilitasi dan Sinergi Pembangunan BP BUMN, Hambra Samal, memastikan program Relawan Bakti BUMN 2026 yang digelar di Negeri Saleman, Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah, bukanlah kegiatan seremonial. Ia menegaskan program kolaborasi insan BUMN yang dipimpin PT Pegadaian bersama Danantara Indonesia itu harus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat kepulauan.
"Bakti BUMN bukan seremoni, tetapi bukti kehadiran negara di Maluku dan daerah-daerah kepulauan lainnya. Kehadiran ini harus dirasakan melalui program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat," ujar Hambra dalam penutupan kegiatan, Rabu (19/8/2026).
Empat Hari Mengabdi di Negeri Saleman
Kegiatan yang berlangsung sejak 16 Agustus 2026 ini memusatkan perhatian pada sejumlah persoalan dasar yang kerap menjadi kendala di daerah kepulauan. Bukan hanya infrastruktur, program ini juga menyasar aspek sumber daya manusia melalui sektor pendidikan dan penguatan ekonomi warga.
Hambra, yang merupakan putra daerah Maluku, menyebut karakter geografis kepulauan membuat sejumlah masyarakat masih menghadapi tantangan akses dan keterbatasan pembangunan. Kondisi ini yang mendorong perlunya kehadiran negara secara langsung, bukan hanya melalui kebijakan yang dirancang dari pusat.
Makna Khusus bagi Putra Daerah
Bagi Hambra, kegiatan ini memiliki makna tersendiri. Sebagai orang yang lahir dan besar di Maluku, ia memahami betul bagaimana keterbatasan geografis berdampak pada pemerataan pembangunan di wilayah timur Indonesia.
Melalui Relawan Bakti BUMN, ia berharap sinergi antara BUMN, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat terus diperkuat. Program ini dinilai menjadi jembatan untuk memastikan pembangunan di Maluku tidak hanya berhenti pada perencanaan, tetapi benar-benar dirasakan dampaknya oleh warga di pelosok.
Kolaborasi yang melibatkan PT Pegadaian dan Danantara Indonesia ini menjadi contoh bagaimana institusi negara bergerak menjangkau wilayah yang selama ini sulit diakses. Ke depan, program serupa diharapkan dapat menjangkau lebih banyak pulau di Maluku yang masih membutuhkan intervensi pembangunan.
