MALUKU — Desakan itu disampaikan Bang Agam—sapaan akrab Muhammad Hanafia—di Karang Baru, Minggu (7/6). Menurutnya, DPRK sebagai representasi 12 kecamatan di Aceh Tamiang memiliki tanggung jawab politik untuk menerbitkan rekomendasi resmi. Langkah ini menjadi syarat administratif yang mempercepat alokasi anggaran pusat ke daerah terdampak.
Rekomendasi Kolektif sebagai Syarat Percepatan Anggaran
Bang Agam menegaskan, surat yang ditandatangani pimpinan dan seluruh anggota dewan akan menjadi bukti kesatuan sikap politik. “Kami berharap DPRK Aceh Tamiang mengambil langkah konkret dengan mengeluarkan rekomendasi resmi. Kehadiran negara sangat dinantikan,” ujarnya dalam pernyataan yang diterima redaksi.
Tanpa dokumen itu, proses verifikasi dan pencairan dana siap pakai (DSP) dari BNPB serta anggaran belanja tidak terduga dari Kementerian Keuangan berpotensi terhambat. Surat rekomendasi DPRK menjadi salah satu dokumen kelengkapan yang diminta pemerintah pusat untuk memastikan usulan bantuan benar-benar prioritas daerah.
Target Surat: Lima Pembuat Kebijakan Utama
Bang Agam merinci, surat tersebut idealnya ditujukan kepada Presiden RI, Menteri Dalam Negeri, Menteri Sosial, Menteri Keuangan, dan Kepala BNPB. Kelima pihak memiliki kewenangan langsung dalam menggelontorkan bantuan sosial, dana penanggulangan bencana, hingga relaksasi fiskal daerah.
“Percepatan pencairan bantuan ini adalah kebutuhan mendesak bagi masyarakat terdampak,” kata Bang Agam. Ia menambahkan, penanganan pascabencana tidak boleh berlarut-larut karena menyangkut pemulihan ekonomi dan keberlangsungan hidup warga.
Ujian bagi Wakil Rakyat di Masa Darurat
Momentum ini, menurut Bang Agam, menjadi ujian bagi keberanian dan kepedulian para wakil rakyat. Ia mendorong DPRK untuk tidak sekadar menunggu instruksi dari eksekutif daerah. “Dorongan ini murni bentuk kepedulian kita bersama. Kita ingin memastikan penanganan pascabencana berjalan lebih cepat, responsif, dan tepat sasaran,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, DPRK Aceh Tamiang belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait desakan tersebut. Namun, tekanan publik terus menguat seiring dengan masih banyaknya warga yang mengandalkan bantuan logistik darurat di sejumlah titik pengungsian.
