AMBON — Kepala Bappeda Provinsi Maluku yang juga Focal Point LCDI2 Provinsi Maluku, Anton Lailossa, menyatakan agenda iklim daerah butuh terobosan pembiayaan agar tidak berhenti sebagai dokumen perencanaan. Workshop yang digelar bersama mitra pembangunan itu mempertemukan OPD dengan lembaga penyedia dana, mitra teknis, hingga pengelola skema pasar karbon.
Kegiatan berlangsung sebagai bagian dari dukungan Low Carbon Development Initiative Phase 2 (LCDI2). Fokusnya bukan hanya penguatan dokumen, tetapi kesiapan implementasi di lapangan.
93 Sub-Kegiatan Belum Terakomodasi di Rencana Anggaran
Pemetaan awal integrasi PRKBI ke dalam RKPD 2027 menemukan 93 sub-kegiatan atau 60,8 persen dari total 153 subkegiatan relevan di delapan Organisasi Perangkat Daerah belum masuk rencana anggaran pemerintah. Temuan itu menjadi dasar digelarnya workshop.
Ruang fiskal daerah yang terbatas membuat Pemprov Maluku mencari sumber pembiayaan non-pemerintah. Workshop dirancang menggali potensi pendanaan alternatif sekaligus memastikan program prioritas siap ditranslasikan menjadi aksi nyata.
Empat Sektor Prioritas Dibedah Satu per Satu
Panitia membuka asistensi dan klinik pendampingan langsung bagi OPD. Program prioritas lintas sektor dibedah untuk mengukur kesesuaiannya dengan kriteria pendana yang tersedia.
- Sektor lahan dan kehutanan
- Kelautan dan pesisir
- Limbah dan persampahan
- Energi dan transportasi
- Pembangunan Berketahanan Iklim (PBI)
Pendampingan difokuskan pada penyusunan kecukupan data dasar, kajian teknis, rancangan detail kegiatan, kelayakan penganggaran, hingga dokumen perlindungan lingkungan dan sosial (environmental and social safeguards). Dokumen itu menjadi syarat mutlak lembaga pendonor internasional maupun nasional.
BPDLH hingga Wildlife Works Isi Materi Teknis
Narasumber dari Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), Program Tropical Forest and Coral Reefs Conservation Act (TFCCA) melalui Konservasi Indonesia, serta Wildlife Works Indonesia membawakan materi teknis. Mereka membedah instrumen pendanaan, kriteria aksesibilitas, mekanisme pengajuan berkas, bentuk dukungan teknis, hingga skema pengembangan program dalam kerangka pasar karbon.
Pendekatan yang dipakai adalah project-finance matching and preparation. Peserta OPD tidak sekadar mendengar paparan teoritis, tetapi mendiskusikan kesesuaian program dengan peluang pembiayaan dan mengidentifikasi kesenjangan kesiapan teknis (readiness gap).
Tiga Dokumen Kerja Jadi Target Output
Workshop menargetkan tiga dokumen kerja utama sebagai keluaran. Pertama, matriks rencana pendanaan dan kemitraan resmi. Kedua, peta kesenjangan kesiapan (readiness gap mapping) program prioritas. Ketiga, rencana tindak lanjut mobilisasi pendanaan alternatif yang memuat pembagian peran, daftar pemangku kepentingan, dan target tenggat waktu pelaksanaan.
Anton menegaskan posisi pembiayaan dalam agenda iklim daerah. "Implementasi pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim membutuhkan dukungan pembiayaan yang tidak hanya bergantung pada APBD," ujarnya.
Melalui workshop itu, ia menyebut pihaknya ingin memastikan program prioritas daerah dipertemukan dengan sumber pendanaan dan mitra yang tepat, serta dipersiapkan agar memenuhi persyaratan yang dibutuhkan.
Dukungan LCDI2 di Maluku mencakup integrasi rekomendasi Rencana Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim Daerah (RPRKBI-D) ke dalam sistem perencanaan daerah. Perancangan opsi pendanaan alternatif diarahkan agar agenda kelestarian lingkungan hidup dan adaptasi iklim memiliki kepastian eksekusi.
