AMBON — Pembekalan nasional digelar melalui konferensi video pada Selasa, 27 Oktober 2026, dibuka Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Lotharia Latif. Hadir dalam kegiatan itu Ketua Satgas Penyiapan dan Perencanaan Calon Lokasi KNMP 2027, Mohamad Abdi Suhufan. Rangkaian kegiatan direncanakan ditutup serentak oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.
Pembekalan menjadi bekal bagi tim penilai dan fasilitator sebelum turun ke lapangan. Peserta dibekali instrumen dan standar penilaian yang sama agar hasil pemeriksaan setiap lokasi bisa dibandingkan dengan ukuran seragam.
Enam Aspek yang Diperiksa di Calon Lokasi
Penilaian calon lokasi KNMP dilakukan berdasarkan enam aspek utama. Beberapa di antaranya keberadaan masyarakat nelayan, kepastian status lahan, dan kesiapan infrastruktur dasar.
Proses verifikasi juga memperhatikan kondisi sosial masyarakat, potensi ekonomi kawasan, serta kesiapan sumber daya manusia dan kelembagaan pengelola. Faktor-faktor itu dinilai penting agar pembangunan tidak berhenti pada penyediaan fasilitas fisik, tetapi memberi manfaat ekonomi berkelanjutan.
Hasil asesmen akan diserahkan kepada satuan tugas tingkat pusat. Data itu menjadi bahan pertimbangan menentukan lokasi yang layak direkomendasikan sebagai kawasan KNMP 2027.
239 Titik Survei Digarap Tujuh Mitra di Maluku
Di Maluku, rekapitulasi data mitra persiapan mencatat tujuh lembaga dari perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta, unit pendidikan dan pelatihan KKP, serta organisasi nonpemerintah. Ketujuhnya mencakup 239 titik survei dengan jumlah surveyor yang sama.
- Universitas Pattimura: 53 titik
- Yayasan Tunas Bahari Maluku: 56 titik
- Politeknik Perikanan Negeri Tual: 36 titik
- Universitas Iqra Buru: 35 titik
- Moluccas Coastal Care (MCC): 26 titik
- Universitas Lelemuku Saumlaki: 20 titik
- Politeknik Kelautan Perikanan Ambon: 13 titik
Rekapitulasi juga mencatat 11 koordinator kabupaten untuk wilayah Maluku. Keterlibatan berbagai mitra diharapkan memperkuat asesmen melalui dukungan sumber daya manusia dan jangkauan survei di daerah.
Akurasi Data Menentukan Rekomendasi
Ketepatan data menjadi faktor penting dalam penentuan calon lokasi KNMP. Data yang tidak sesuai kondisi lapangan berisiko menghasilkan rekomendasi keliru dan membuat pembangunan tidak menjawab kebutuhan masyarakat pesisir.
Tim penilai perlu memeriksa dokumen hingga menilai kondisi sosial dan ekonomi warga setempat. Mereka juga harus memastikan lahan yang diusulkan berstatus jelas dan dapat dipakai mendukung pelaksanaan program.
Bagi wilayah kepulauan seperti Maluku, penilaian kesiapan kawasan perlu memperhatikan karakteristik pesisir dan kebutuhan nelayan. Ketersediaan lahan dan infrastruktur harus dipertimbangkan bersama potensi usaha perikanan serta kemampuan masyarakat mengelola fasilitas yang dibangun.
Fasilitas Fisik Butuh Perencanaan Bisnis
KNMP merupakan program prioritas KKP untuk menata kawasan pesisir, memperkuat kelembagaan ekonomi nelayan, menyediakan layanan dasar, serta memodernisasi sarana dan prasarana perikanan tangkap. Program ini diarahkan membentuk kawasan usaha perikanan yang lebih terintegrasi.
Fasilitas penunjang seperti cold storage, pabrik es, dan stasiun pengisian bahan bakar untuk nelayan (SPBUN) dapat mendukung aktivitas perikanan bila sesuai kebutuhan dan potensi lokasi. Penyediaan fasilitas itu perlu disertai perencanaan bisnis, pengelolaan profesional, dan pendampingan sumber daya manusia.
Tanpa tata kelola memadai, fasilitas yang dibangun berisiko tidak berfungsi optimal setelah diserahkan kepada pengelola. Asesmen yang cermat di Maluku menjadi salah satu penentu agar kawasan KNMP 2027 tidak berhenti sebagai proyek fisik.
