JAKARTA — Tiga tuntutan utama disuarakan massa aksi HIPMA Bursel Jakarta dalam unjuk rasa yang berlangsung sejak pukul 10.00 WIB. Mereka mendesak Mabes Polri segera mengevaluasi kinerja Kapolres Buru Selatan yang dinilai lalai menangani kasus pembunuhan Gafar Wawangi. Tuntutan lainnya adalah supervisi penuh dari Mabes Polri hingga kasus tersebut terungkap, serta pencopotan Kapolres Bursel dari jabatannya.
Dalam selebaran yang dibagikan saat aksi, HIPMA Bursel Jakarta menyatakan bahwa kasus pembunuhan almarhum Gafar Wawangi hingga kini belum menunjukkan perkembangan signifikan. “Kami Himpunan Persaudaraan Mahasiswa Buru Selatan (HIPMA Bursel) menyatakan sikap tegas dan mendesak Mabes Polri untuk segera bertindak atas kelalaian dan ketidakprofesionalan Kapolres Buru Selatan,” demikian bunyi pernyataan dalam selebaran aksi tersebut.
Kasus PTDH Briptu Haryanto Tasane Juga Disorot
Selain kasus pembunuhan, massa aksi juga menyoroti keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Briptu Haryanto Tasane, anggota Polres Buru Selatan. HIPMA Bursel menilai keputusan PTDH tersebut diduga mengandung unsur kepentingan tertentu dan menyimpan cacat prosedural. Mereka mendesak Kapolda Maluku untuk mencopot Kapolres dan Kasi Propam Polres Buru Selatan, serta meninjau ulang keputusan PTDH tersebut.
“Kami meminta Komisi III DPR RI menginstruksikan Kapolda Maluku untuk mengevaluasi dan mencopot Kapolres Bursel. Kapolres bertanggung jawab penuh atas proses dan keputusan yang diambil terkait kasus PTDH ini,” tulis HIPMA Bursel Jakarta dalam seruan aksinya.
Aksi Dijaga Ketat, Massa Bawa Slogan Keadilan
Pantauan di lokasi, aksi berlangsung tertib dengan pengawalan ketat aparat kepolisian. Massa membawa sejumlah spanduk dan poster bertuliskan “Keadilan untuk Gafar Wawangi”, “Usut Tuntas Pembunuhan Gafar Wawangi”, serta “Keadilan Harus Ditegakkan”. HIPMA Bursel Jakarta menegaskan tidak akan berhenti menyuarakan tuntutan hingga keadilan ditegakkan. “Kami tidak akan diam sampai keadilan ditegakkan,” tulis mereka dalam seruan aksinya.
Aksi ini menjadi tekanan moral dari kalangan mahasiswa asal Buru Selatan yang menuntut aparat penegak hukum dan lembaga pengawas negara memberikan perhatian serius terhadap berbagai persoalan hukum di daerah mereka. Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Polres Buru Selatan maupun Mabes Polri terkait tuntutan yang disampaikan massa aksi.
