AMBON — Pemerintah Kota Ambon mulai menyoroti perlunya data akurat dari sektor ekonomi digital. Wakil Wali Kota Ambon menegaskan bahwa para pelaku usaha di bidang ini, mulai dari penyedia jasa transportasi online, marketplace, hingga platform layanan digital lainnya, harus masuk dalam peta data pembangunan daerah.
Penegasan ini disampaikan dalam sebuah forum koordinasi beberapa waktu lalu. Menurutnya, selama ini kontribusi sektor digital terhadap pendapatan asli daerah (PAD) dan pertumbuhan ekonomi kota sulit diukur karena tidak tercatat dalam sistem perencanaan.
Mengapa Data Pelaku Digital Penting bagi Pemkot Ambon?
Tanpa data yang valid, pemerintah daerah kesulitan menyusun kebijakan yang tepat sasaran. Wakil Wali Kota menyebut bahwa banyak pelaku ekonomi digital di Ambon yang sudah beroperasi dan melayani ribuan warga, namun aktivitasnya belum masuk dalam basis data pembangunan.
“Data ini penting agar kami bisa memetakan potensi, memberikan pembinaan, dan memastikan mereka yang bergerak di sektor digital juga menjadi bagian dari ekosistem ekonomi Ambon,” ujarnya.
Apa Dampaknya bagi Pelaku Usaha Digital?
Dengan masuk dalam peta data pembangunan, pelaku ekonomi digital diharapkan bisa mendapatkan akses lebih mudah terhadap program-program pemerintah. Mulai dari pelatihan, bantuan permodalan, hingga kemudahan perizinan usaha.
Pemkot Ambon juga berencana menyelaraskan data ini dengan program prioritas daerah, seperti pengembangan smart city dan digitalisasi layanan publik. Wakil Wali Kota menambahkan, langkah ini bukan untuk membatasi, melainkan untuk merangkul sektor informal digital agar naik kelas.
Langkah Selanjutnya: Pendataan dan Sosialisasi
Pemerintah kota akan segera melakukan pendataan menyeluruh terhadap pelaku ekonomi digital di seluruh kecamatan. Sosialisasi ke komunitas dan platform digital yang beroperasi di Ambon juga akan digencarkan.
“Kami tidak ingin ada pelaku usaha yang merasa terpinggirkan. Justru dengan data yang jelas, mereka bisa kami bantu lebih maksimal,” pungkas Wakil Wali Kota.
