AMBON — Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa dan Direktur Bank Maluku Malut Syahrisal Imbar membubuhkan tanda tangan di ruang kerja gubernur, Selasa. Isi kesepakatan mencakup transformasi digital pada pengelolaan keuangan daerah, terutama di sektor pendapatan.
“Kerja sama ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk mendorong transformasi digital dalam pengelolaan keuangan daerah, khususnya pada sektor pendapatan agar lebih transparan, akuntabel, dan efektif,” kata Hendrik dalam keterangan resmi yang diterima di Ambon.
Digitalisasi untuk Menambal Kebocoran PAD
Salah satu sasaran utama dari kerja sama ini adalah meminimalisasi kebocoran penerimaan daerah. Gubernur menyebut sistem digital pada sektor perbankan dan pendapatan akan memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus mendukung pembangunan.
Penerapan sistem digital dinilai mampu meningkatkan efisiensi pelayanan publik. Hendrik optimistis langkah ini menjadi strategis untuk mengoptimalkan penerimaan daerah yang selama ini kerap bocor di titik-titik tertentu.
Bank Maluku Malut: Siap Jadi Motor Digitalisasi
Direktur Bank Maluku Malut Syahrisal Imbar menyampaikan apresiasi kepada Pemprov Maluku. Pihaknya mengaku sudah memulai digitalisasi di sejumlah kabupaten dan kota di Maluku dan Maluku Utara.
“Digitalisasi ini bertujuan memaksimalkan penerimaan daerah sekaligus mencegah kebocoran. Bank Maluku Malut siap mendukung seluruh pemerintah daerah dalam meningkatkan digitalisasi transaksi,” ujar Syahrisal.
Dalam waktu dekat, Bank Maluku Malut bersama pemda akan mengimplementasikan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) secara digital. Syahrisal menargetkan Maluku bisa menjadi daerah percontohan digitalisasi sistem keuangan di tingkat nasional.
Bapenda Maluku Ikut Teken MoU
Pada kesempatan yang sama, Bank Maluku-Malut juga menandatangani kerja sama dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Maluku. Kepala Bapenda Maluku Djalaludin Salampessy mengatakan MoU tersebut mencakup digitalisasi pengelolaan pajak daerah, retribusi daerah, hingga sumber-sumber pendapatan lainnya.
“MoU ini berisi komitmen pemerintah daerah dalam digitalisasi sistem pengelolaan keuangan daerah, khususnya sektor pendapatan, serta pengembangan langkah-langkah strategis untuk mendorong peningkatan PAD,” jelas Djalaludin.
Digitalisasi ini menjadi bagian dari upaya pemda menciptakan sistem pengelolaan keuangan yang lebih modern dan terintegrasi. Dengan sistem baru, seluruh transaksi diharapkan bisa terpantau secara real-time.
