BURU — Rombongan tiba di areal Sungai Anhoni dan langsung menyisir titik-titik yang diduga menjadi lokasi aktivitas penambangan. Di sana petugas mendapati bak rendaman, perlengkapan talang air, pipa paralon untuk menyuplai material, serta sejumlah tenda yang digunakan para penambang.
Temuan itu menjadi perhatian bersama karena menunjukkan masih ada sarana pendukung PETI yang beroperasi di kawasan tersebut. Selain Sungai Anhoni, Forkopimda menyusuri jalur masuk areal pertambangan emas tanpa izin di Jalur H, Dusun Wamsait.
Arahan Dandim ke Pos Pengamanan TNI
Dandim 1506/Namlea Letkol Inf. Heribertus Purwanto memberikan arahan kepada personel Pos Pengamanan TNI di areal Sungai Anhoni. Arahan itu berisi instruksi agar aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin di kawasan tersebut dilarang.
Kehadiran Wakapolres Buru Kompol Jufri Djawa dalam peninjauan ini menegaskan posisi Polri dalam mendukung pengawasan lintas instansi. Polri menyatakan keterlibatannya merupakan bagian dari upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sekaligus mendukung penegakan hukum sesuai ketentuan.
Siapa Saja yang Turut dalam Peninjauan
Peninjauan diikuti unsur Forkopimda, pimpinan koperasi IPR, para camat, perwakilan organisasi kepemudaan, personel Polsek Waeapo, dan insan pers. Hadir pula Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Buru Jaidun Saanun.
Sinergi antara pemerintah daerah, TNI, kejaksaan, dan kepolisian dinilai penting untuk mengawasi kawasan WPR Gunung Botak. Koordinasi lintas instansi diharapkan membuat penanganan dugaan aktivitas tambang tanpa izin berjalan terarah dan tetap memperhatikan stabilitas keamanan warga sekitar.
Langkah Lanjutan Usai Temuan di Lapangan
Peninjauan ini diharapkan menjadi langkah nyata memperkuat pengawasan kawasan WPR Gunung Botak. Penanganan PETI didorong dilakukan secara terpadu demi kepastian hukum, keamanan masyarakat, dan pengelolaan sumber daya alam yang sesuai ketentuan perundang-undangan.
