Pemerintah Kota Ambon menargetkan ketersediaan tujuh hingga 10 pegawai di setiap kelurahan guna memperkuat pelayanan publik di tingkat pemerintahan paling bawah. Target itu disampaikan Wali Kota Ambon Bodewin M. Wattimena usai melantik dan mengambil sumpah 224 Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di lingkup Pemkot Ambon, Jumat. Pengisian kebutuhan aparatur hingga tingkat kecamatan dan kelurahan akan dilakukan bertahap sesuai kebutuhan organisasi.
AMBON — Wali Kota Ambon Bodewin M. Wattimena menyebut kelurahan dan kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan publik. Karena itu, setiap kelurahan ditargetkan memiliki tujuh hingga 10 pegawai agar layanan di tingkat terbawah tidak tersendat.
Pelantikan 224 Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas berlangsung di Taman Pattimura Ambon. Mereka mengisi sejumlah posisi di lingkup Pemerintah Kota Ambon.
"Ujung tombak pelayanan kita ada pada kelurahan-kelurahan. Demikian juga kecamatan. Semua pegawai harus diisi untuk memastikan pelayanan publik pada tingkat terbawah berjalan dengan baik," kata Bodewin di Ambon, Jumat.
Bertahap Sesuai Kebutuhan Organisasi
Pengisian aparatur hingga tingkat kecamatan dan kelurahan tidak dilakukan sekaligus. Pemkot Ambon akan menyesuaikannya dengan kebutuhan organisasi di masing-masing perangkat daerah.
Bodewin menyatakan pelantikan ini bagian dari penataan birokrasi melalui penerapan prinsip merit system. Penempatan aparatur mengacu pada kapasitas, kompetensi, dan kebutuhan organisasi.
Ia menegaskan pengangkatan pejabat dilakukan secara objektif dan selektif sesuai ketentuan kepegawaian.
"Tidak ada yang diangkat tanpa melalui usulan kepala dinas. Kepala OPD yang lebih mengetahui kapasitas dan kinerja masing-masing ASN, sehingga usulan harus dilakukan secara objektif dan selektif," katanya menegaskan.
Pertimbangan Teknis BKN untuk Jabatan yang Dipersyaratkan
Seluruh proses pengisian jabatan telah melalui mekanisme yang berlaku. Untuk jabatan yang dipersyaratkan, Pemkot Ambon memperoleh pertimbangan teknis dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Langkah ini sejalan dengan salah satu dari 17 Program Prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ambon. Program tersebut menargetkan birokrasi yang berkapasitas, andal, serta bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Integritas dan Pengawasan Wilayah Jadi Tekanan
Kepada pejabat yang baru dilantik, Bodewin menekankan pentingnya integritas, komitmen, konsistensi, kejujuran, dan tanggung jawab. Mereka diminta bekerja sesuai tugas pokok dan fungsi, membangun koordinasi, serta membimbing staf.
Para pejabat juga diminta tidak menghindari persoalan. Mereka harus mampu mencari solusi atas tantangan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan.
"Kalau mau menjadi pelaku sejarah yang baik, saatnya kita bekerja. Kita mau meninggalkan tugas dan tanggung jawab dengan sejarah yang baik atau buruk. Saya rasa kita semua memilih sejarah yang baik," katanya.
Khusus camat dan lurah, Bodewin meminta pengawasan wilayah dilakukan aktif dan berkelanjutan. Persoalan di tingkat kelurahan maupun kecamatan harus segera ditangani sebelum berkembang lebih besar.
"Lurah harus bertanggung jawab terhadap wilayahnya. Lakukan monitoring secara rutin, begitu juga camat melakukan pengawasan dan evaluasi. Kita lakukan tugas dan tanggung jawab dengan baik," ujarnya.
Kepercayaan dan Ruang Kerja dari Pimpinan OPD
Pimpinan organisasi perangkat daerah diminta memberikan kepercayaan dan ruang kerja kepada pejabat yang baru dilantik. Menurut Bodewin, pelantikan ini bentuk kepercayaan sekaligus kesempatan menunjukkan kinerja dan membangun karier berdasarkan prestasi.
"Maknai jabatan ini sebagai amanah dan kepercayaan. Kerjakan dengan baik. Kalau bekerja dengan baik, kesempatan untuk berkembang dan mendapatkan tanggung jawab yang lebih besar akan terbuka," ucapnya.
Ia berharap 224 pejabat yang dilantik dapat memperkuat mesin birokrasi Pemkot Ambon. Pemerintahan diharapkan berjalan efektif, pelayanan publik semakin baik, dan pembangunan Kota Ambon dapat dilaksanakan secara optimal.
