AMBON — Polda Maluku melakukan penyegaran kepemimpinan melalui sertijab dan pelantikan sejumlah Pejabat Utama (PJU) serta Kapolres jajaran. Upacara berlangsung di Lobi Lantai I Mapolda Maluku, Kamis (10/9/2026) pukul 09.00 WIT, dipimpin langsung Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto.
Hadir dalam upacara tersebut Wakapolda Maluku Brigjen Pol. Arif Budiman, Irwasda Polda Maluku Kombes Pol. I Made Sunarta, serta para Kepala Biro, Direktur, Kepala Bidang, dan pejabat utama lainnya di lingkungan Polda Maluku.
Tujuh Posisi Strategis yang Diserahterimakan
Pergantian mencakup jabatan di tingkat Polda maupun kewilayahan. Karo Rena Polda Maluku dipercayakan kepada Kombes Pol. Sachroni Anwar, yang sebelumnya menjabat Karo Rena Polda Papua Barat Daya.
Dir Polairud Polda Maluku diserahterimakan dari Kombes Pol. Handoyo Santoso kepada Kombes Pol. Welly Djatmoko. Jabatan Karo SDM beralih dari Kombes Pol. Jemi Junaidi kepada Kombes Pol. Decky Irawan Kesuma.
Posisi Ka SPN Polda Maluku diserahkan dari Kombes Pol. Romi Agusriansyah kepada AKBP Nurhadiansyah. Di tingkat kewilayahan, Kapolres Buru berpindah dari AKBP Sulastri Sukidjang kepada AKBP Andi Zulkifli.
Jabatan Kapolres Seram Bagian Barat dipercayakan kepada AKBP Revindo Pradikta Rulando, menggantikan AKBP Andi Zulkifli. Sementara Kapolres Seram Bagian Timur diserahkan kepada AKBP Ricky Pranata Vivaldy, menggantikan AKBP Alhajat.
Alasan Rotasi: Dinamika Organisasi dan Kesinambungan Kepemimpinan
Dadang menyebut mutasi dan rotasi jabatan sebagai bagian dari dinamika organisasi Polri. Tujuannya menjaga kesinambungan kepemimpinan sekaligus meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas.
"Sertijab ini merupakan bagian dari penguatan organisasi. Setiap pergantian pejabat harus memberikan energi baru bagi peningkatan kinerja, memperkuat soliditas dan memastikan pelayanan kepolisian semakin baik kepada masyarakat," tegas Dadang.
Menurutnya, tantangan tugas kepolisian di Maluku punya karakteristik tersendiri. Wilayah hukumnya terdiri atas gugusan pulau dengan kondisi geografis, sosial, budaya, dan karakter masyarakat yang beragam.
Pejabat yang mendapat amanah baru dituntut tidak hanya memahami tugas dan tanggung jawab struktural. Mereka juga harus mampu membaca kebutuhan masyarakat serta membangun komunikasi dan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan.
"Maluku adalah wilayah kepulauan. Kehadiran Polri harus mampu menjangkau masyarakat di semua wilayah, bukan hanya di pusat-pusat pemerintahan. Karena itu, setiap pejabat harus memiliki kemampuan adaptasi, membangun komunikasi dan memastikan pelayanan tetap hadir sampai ke wilayah kepulauan," ujar Kapolda.
Polri Presisi dan Deteksi Dini Jadi Prioritas Kapolres Baru
Dadang menekankan prinsip Polri Presisi yang mengedepankan Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan harus menjadi pedoman seluruh pejabat. Para pejabat baru diminta segera melakukan konsolidasi internal dan memetakan persoalan kamtibmas di wilayah masing-masing.
Selain memperkuat pelayanan publik, Kapolres baru diminta menjadikan deteksi dini sebagai prioritas menjaga stabilitas keamanan. Karakter masyarakat Maluku yang kuat dengan nilai adat dan kekerabatan disebut harus menjadi kekuatan dalam membangun keamanan bersama.
"Jabatan adalah amanah. Ukuran keberhasilan seorang pejabat bukan hanya bagaimana organisasi berjalan secara internal, tetapi sejauh mana masyarakat merasakan kehadiran Polri dalam memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan dan kepastian hukum," tegasnya.
Pergantian ini merupakan tindak lanjut dari mutasi dan rotasi jabatan yang dilakukan Polri pada Agustus 2026.
