AMBON - Polda Maluku merotasi tiga kapolres dan empat pejabat utama (PJU) dalam satu gelombang mutasi. Pergantian pimpinan ini menempatkan tantangan berat di pundak Kapolres Buru dan Kapolres Seram Bagian Barat (SBB), dua daerah yang disorot karena aktivitas pertambangan ilegal.
Mutasi mencakup jabatan Karo SDM, Direktur Polisi Perairan (Dirpolair), Kepala Sekolah Polisi Negara (Ka SPN), dan tiga posisi kapolres. Langkah ini merupakan bagian dari pembinaan karier personel di lingkungan Polda Maluku.
Empat PJU dan Tiga Kapolres Mendapat Penugasan Baru
Karo SDM Polda Maluku Kombes Pol. Jemi Junaidi mendapat penugasan sebagai Karo SDM Polda Lampung. Posisinya di Maluku diisi Kombes Pol. Dicky Irawan Kesuma, yang sebelumnya menjabat Psikolog Kepolisian Madya Tk. II SSDM Polri.
Di Direktorat Polisi Perairan, Kombes Pol. Handoyo Santoso bergeser menjadi Navigator Laut Madya Tk. II Baharkam Polri. Jabatan Dirpolair Polda Maluku selanjutnya dipercayakan kepada Kombes Pol. Welly Djatmiko, yang sebelumnya menjabat Penata Kebijakan Kapolri Madya Tk. III Polda Kaltim.
Ka SPN Polda Maluku Kombes Pol. Romi Agusriansyah mendapat penugasan sebagai Assessor SDM Kepolisian Madya Tk. III SSDM Polri. Posisi tersebut diisi AKBP Nurhadiansyah, yang sebelumnya menjabat Wakapolresta Jambi. Kombes Pol. Rustanto, yang sebelumnya menjabat Penata Kebijakan Kapolri Madya Tk. III Polda Maluku, juga dimutasi sebagai Dirpamobvit Polda Kalbar.
Alasan Pergantian Kapolres Buru dan SBB Jadi Sorotan
Kapolres Buru AKBP Sulastri Sukidjang mendapat penugasan sebagai Pamen Polda Maluku. Jabatannya digantikan AKBP Andi Zulkifli, yang sebelumnya menjabat Kapolres SBB. Sementara posisi Kapolres SBB kini dipegang AKBP Refindo Pradikta Rulando, yang sebelumnya menjabat Kanit IV Subdit Kerawanan Sendi Kehidupan Bernegara Ditpolitik Baintelkam Polri.
Kapolres Seram Bagian Timur AKBP Alhajat dimutasi menjadi Kabagdalops Roops Polda Maluku. Posisinya digantikan AKBP Ricky Pranata Vivaldy, yang sebelumnya menjabat Kasubdenperintis I Denperintis Ditsamapta Korsabhara Baharkam Polri.
Pergantian Kapolres Buru dan SBB menjadi perhatian tersendiri karena kedua wilayah ini memiliki persoalan keamanan yang berkaitan dengan aktivitas pertambangan ilegal. Di Kabupaten Buru terdapat kawasan tambang emas Gunung Botak, sementara di Kabupaten SBB, aktivitas tambang Sinabar di wilayah Huamual terus menjadi sorotan.
Persoalan di kedua daerah itu bukan hanya dugaan aktivitas pertambangan ilegal, tetapi juga dampaknya terhadap Kamtibmas, lingkungan, serta penegakan hukum di kawasan tambang. Di sinilah kemampuan pejabat baru akan diuji dalam menjawab persoalan yang selama ini muncul.
Kapolda: Pejabat Baru Harus Segera Beradaptasi
Kapolda Maluku Irjen Pol. Dadang Hartanto menyampaikan apresiasi kepada para pejabat yang telah bertugas di Polda Maluku dan jajaran. Menurutnya, dedikasi dan kontribusi mereka merupakan bagian penting dalam menjaga keamanan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.
"Saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada para pejabat yang telah melaksanakan tugas di Polda Maluku dan jajaran. Dedikasi, loyalitas dan kontribusi yang telah diberikan merupakan bagian penting dalam perjalanan organisasi menjaga keamanan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat," ujar Kapolda.
Kepada para pejabat yang mendapat penugasan baru, Kapolda menyampaikan selamat dan sukses. Dia menilai mutasi merupakan bagian dari dinamika organisasi dan pembinaan karier yang memberikan kesempatan bagi setiap personel untuk mengembangkan pengalaman.
"Kepada para pejabat yang mendapat penugasan di tempat yang baru, saya menyampaikan selamat dan sukses. Laksanakan amanah tersebut dengan penuh tanggung jawab, integritas dan profesionalisme," katanya.
Kapolda juga meminta para pejabat baru segera beradaptasi, memahami karakteristik wilayah dan masyarakat, serta membangun komunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan. "Segera beradaptasi, pahami karakteristik wilayah dan masyarakat, bangun komunikasi serta sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan," imbuhnya.
Pergantian pimpinan di tiga satuan kewilayahan diharapkan tidak sekadar menjadi rotasi jabatan, tetapi membawa perubahan dalam pola kepemimpinan, penegakan hukum, pelayanan publik, dan respons terhadap berbagai persoalan keamanan di lapangan. Keterbukaan informasi kepada media juga menjadi bagian yang perlu diperkuat, terutama ketika media membutuhkan perkembangan penanganan perkara maupun situasi Kamtibmas.
