BULA — Penghargaan UHC Prioritas diserahkan langsung oleh Kepala BPJS Kesehatan Cabang Ambon, Indira Azis Rumalutur, kepada Bupati SBT Fachri Husni Alkatiri di Kantor Bupati. Indira menyebut pencapaian ini merupakan hasil kerja cerdas dan komitmen kuat Pemkab SBT yang berhasil mendaftarkan hampir seluruh warganya ke dalam program jaminan kesehatan nasional.
“Ini adalah satu kebanggaan tersendiri dan perlu kita pertahankan,” ujar Indira dalam sambutannya.
Keistimewaan Status UHC Prioritas bagi Warga SBT
Salah satu keistimewaan utama dari status ini adalah penghapusan masa tunggu kepesertaan. Biasanya, peserta baru BPJS Kesehatan harus menunggu 14 hari sebelum bisa menggunakan fasilitas rawat inap. Dengan UHC Prioritas, pendaftaran langsung aktif sehingga warga bisa berobat kapan pun dibutuhkan.
Indira menambahkan, capaian ini sekaligus menjadi tantangan untuk memastikan aksesibilitas layanan kesehatan di seluruh pelosok Seram Bagian Timur. “Bentuk negara hadir selain memastikan penjaminan, tetapi juga memastikan hak masyarakat menerima layanan kesehatan setara,” katanya.
Komitmen Pemkab SBT: Dari Kepesertaan 100 Persen ke Kualitas Layanan
Bupati Fachri Husni Alkatiri mengaku bersyukur atas penghargaan tersebut. Ia menekankan bahwa UHC Prioritas bukanlah garis finis, melainkan awal dari pekerjaan rumah yang lebih besar.
“Dengan adanya penghargaan ini sebagai salah satu wujud kepedulian pemerintah dalam memberikan jaminan kesehatan bagi warga masyarakat. Karena ini adalah kebutuhan dasar yang harus kita penuhi,” kata Fachri.
Ia juga mengapresiasi kinerja seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan mitra fasilitas kesehatan yang selama ini bahu-membahu menjalankan Program JKN. Fachri berharap ke depannya seluruh 144.172 jiwa penduduk SBT bisa ter-cover 100 persen.
Maluku: Enam Daerah Kini Sandang UHC Prioritas
Dengan diraihnya status ini oleh Seram Bagian Timur, total enam kabupaten/kota di Provinsi Maluku yang telah menyandang UHC Prioritas. Sebelumnya, Kabupaten Buru, Buru Selatan, Kepulauan Tanimbar, Maluku Barat Daya, dan Provinsi Maluku sendiri sudah lebih dulu meraih predikat serupa.
Capaian ini sekaligus mengonfirmasi bahwa Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Program JKN mulai membuahkan hasil di wilayah timur Indonesia. Pemerintah pusat menargetkan seluruh kabupaten/kota di Indonesia mencapai UHC pada tahun 2026.
