AMBON — Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath, menyampaikan Ranperda LPJ APBD 2025 dalam rapat paripurna DPRD Maluku yang digelar di ruang sidang utama, Kamis (25/6/2026). Penyampaian ini merupakan kewajiban pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan kepada masyarakat melalui DPRD.
Pendapatan Rp2,75 Triliun, Opini WTP Kembali Dipertahankan
Vanath menjelaskan bahwa laporan yang diserahkan telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Maluku. "Laporan ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas penggunaan keuangan daerah yang telah diaudit atau diperiksa oleh BPK," ujarnya.
Dari target pendapatan sebesar Rp3 triliun, realisasi mencapai Rp2,75 triliun atau 90,12 persen. Angka tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp628,18 miliar, pendapatan transfer Rp2,08 triliun, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp325 juta. Capaian ini sekaligus mengantarkan Pemprov Maluku kembali meraih opini WTP dari BPK untuk tahun anggaran 2025.
Belanja Daerah Terserap 89,26 Persen, SILPA Rp10,87 Miliar
Realisasi belanja daerah mencapai Rp2,56 triliun atau 89,26 persen dari pagu anggaran Rp2,87 triliun. Rinciannya, belanja operasi menyerap Rp2,15 triliun, belanja modal Rp184,04 miliar, belanja tidak terduga Rp3,74 miliar, dan belanja transfer Rp227 miliar.
Di sisi pembiayaan, penerimaan pembiayaan terealisasi Rp4,66 miliar dari target Rp5,46 miliar, sementara pengeluaran pembiayaan mencapai Rp136,67 miliar atau 100 persen dari target. Dari total realisasi tersebut, Pemerintah Provinsi Maluku mencatat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) sebesar Rp10,87 miliar.
Sinergi Eksekutif-Legislatif Jadi Kunci Transparansi
Menutup pidatonya, Vanath memberikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD Maluku atas dukungan serta fungsi pengawasan yang berjalan selama ini. Ia berharap sinergi antara eksekutif dan legislatif terus terjaga untuk mendukung pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif, transparan, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat Maluku.
