SAUMLAKI — Pulau Selaru di Kabupaten Kepulauan Tanimbar bukan sekadar daratan terluar. Letaknya yang membentang di jalur pelintasan internasional menjadikannya titik krusial dalam sistem pertahanan negara. Tim Kemenko Polkam yang dipimpin Kolonel Laut (P) Jimmy Pelupessy, M. Tr. Hanla, melakukan evaluasi langsung terhadap kondisi Pos TNI AL di pulau tersebut.
Kunjungan ini bukan seremoni. Rapat koordinasi strategis digelar di lokasi, diikuti jajaran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, mulai dari Asisten 1 Bidang Pemerintahan, Staf Ahli Bidang Hukum, BPPD, Bappeda, hingga Dinas PUPR. Unsur TNI-Polri, termasuk Polres Kepulauan Tanimbar, Dandim 1507/Saumlaki, Danlanal Saumlaki, dan Satgas Pengamanan Pulau Terluar (Pamputer), turut hadir.
Akses Transportasi Jadi Prioritas Pertama
Dari hasil rapat dan peninjauan lapangan, tim merumuskan tiga rekomendasi prioritas. Pertama, peningkatan aksesibilitas transportasi. Tanpa koneksi yang memadai, logistik dan personel sulit dikerahkan secara cepat. Kedua, penguatan fasilitas pendukung pertahanan. Ketiga, pembangunan infrastruktur dasar serta peningkatan sarana komunikasi dan pengawasan.
Jimmy menegaskan, pembangunan di perbatasan tidak bisa parsial. “Pembangunan ini harus dilaksanakan secara bersinergi antara kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta TNI dan Polri. Infrastruktur yang terbangun harus mampu mendukung pemerataan pembangunan sekaligus menjaga keamanan wilayah perbatasan,” ujarnya.
Diplomasi dengan Australia dan Timor Leste Digagas
Selain aspek fisik, Kemenko Polkam menyoroti pentingnya diplomasi di kawasan perbatasan. Jimmy mengusulkan agar pengelolaan Pulau Selaru dan sekitarnya dibahas dalam forum Joint Border Committee (JBC).
“Pengelolaan kawasan perbatasan di lokasi ini juga dapat dibahas dalam forum JBC antara Indonesia dengan Australia maupun Republik Demokratik Timor-Leste (RDTL). Langkah ini penting dalam memperkuat kerja sama pengelolaan kawasan perbatasan dengan negara tetangga,” pungkasnya.
Pulau Selaru selama ini menjadi salah satu titik rawan karena minimnya fasilitas pertahanan dan pengawasan. Dengan tiga rekomendasi yang dirumuskan, pemerintah pusat berharap pembangunan di perbatasan tidak hanya menjaga kedaulatan, tetapi juga mendorong kesejahteraan masyarakat lokal yang tinggal di sekitarnya.
