DOBO — Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru memastikan kesiapan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Bupati Timotius Kaidel secara resmi mengimbau warganya untuk menerima dan memberikan data yang akurat kepada petugas sensus yang akan datang ke rumah atau tempat usaha.
Ajakan ini disampaikan Bupati melalui kanal media sosial resmi BPS Kepulauan Aru, Senin (8/6/2026). Ia menekankan bahwa partisipasi warga adalah kunci utama keberhasilan pendataan.
Data Jadi Acuan Kebijakan Ekonomi Daerah
"Mari kita bersama-sama menyukseskan Sensus Ekonomi 2026," ajak Bupati Kaidel dalam keterangan resminya.
Menurutnya, data yang dihasilkan dari sensus ini sangat krusial. Pemerintah daerah akan menggunakannya sebagai acuan utama dalam menyusun kebijakan pembangunan yang lebih akurat dan tidak meleset dari kondisi riil di lapangan.
Pendataan Usaha Non-Pertanian Secara Menyeluruh
Sensus ini tidak hanya menyasar perusahaan besar. BPS akan mendata seluruh pelaku usaha non-pertanian di Kepulauan Aru, termasuk usaha rumahan, toko kelontong, UMKM, hingga bisnis daring yang mulai tumbuh di daerah kepulauan.
Bupati Kaidel berharap masyarakat bersikap kooperatif saat petugas resmi melakukan pendataan lapangan secara door-to-door. Proses ini dijadwalkan dimulai pada pertengahan Juni 2026, setelah tahap sosialisasi selesai pada bulan Mei.
Potret Struktur Ekonomi dan Perkembangan Digital
Lebih dari sekadar menghitung jumlah usaha, Sensus Ekonomi 2026 dirancang untuk memotret struktur ekonomi wilayah secara utuh. Pendataan juga akan mencakup perkembangan ekonomi digital dan aspek lingkungan di Kepulauan Aru.
Dengan data yang lengkap dan akurat, pemerintah daerah berharap dapat merumuskan program intervensi yang lebih efektif, terutama untuk mendorong sektor UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat pesisir dan kepulauan.
