AMBON — Wakil Gubernur Maluku Abdullah Vanath menekankan perlunya pemetaan kemiskinan yang akurat untuk merumuskan kebijakan penanggulangan di daerah kepulauan ini. Pernyataan itu disampaikan dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar BPKP Perwakilan Provinsi Maluku, Selasa (9/6/2026), menyusul kekhawatiran melambatnya pertumbuhan ekonomi akibat pemotongan dana transfer pusat.
Peta Kemiskinan Nasional Berawal dari Data 11 Daerah
Vanath yang juga menjabat Ketua Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TPKD) Provinsi Maluku mengingatkan bahwa angka kemiskinan provinsi merupakan akumulasi dari 11 kabupaten/kota. “Peta kemiskinan Maluku merupakan kontribusi dari peta kemiskinan 11 kabupaten/kota. Demikian pula peta kemiskinan nasional merupakan akumulasi dari kondisi kemiskinan di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota,” ujarnya dalam forum yang dihadiri Kepala BPKP, Bappeda, dan Dinas Sosial setempat.
Belanja Pemerintah Masih Jadi Penggerak Utama Ekonomi Maluku
Ia menjelaskan, struktur ekonomi Maluku berbeda dengan wilayah lain yang memiliki sektor industri besar. Perekonomian daerah masih sangat bergantung pada belanja pemerintah melalui APBD dan APBN.
“Pertumbuhan ekonomi salah satunya dipengaruhi oleh jumlah uang yang beredar. Ketika dana yang beredar berkurang, tentu akan berdampak pada kemampuan daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi,” jelas Vanath.
Dampak efisiensi anggaran tahun 2025 dan 2026 disebutnya mulai terasa pada perputaran uang di masyarakat. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi upaya penurunan angka kemiskinan di provinsi yang didominasi sektor pertanian, perkebunan, dan kelautan.
Bibit Kakao dan Pendapatan Bulanan Jadi Andalan Baru
Menghadapi situasi tersebut, Pemprov Maluku telah mengusulkan program ke Kementerian Pertanian berupa penyediaan bibit kakao bagi masyarakat. Program ini disertai dukungan pendapatan bulanan untuk menjaga kesejahteraan petani selama masa tanam.
Vanath mendorong masyarakat mengembangkan komoditas unggulan seperti cengkeh, pala, kelapa, dan kakao sebagai sumber penghidupan berkelanjutan. Namun, ia mengakui program tersebut masih menghadapi kendala keterbatasan anggaran daerah.
Sinergi Lintas Instansi untuk Kebijakan Tepat Sasaran
Menutup diskusi, Vanath menegaskan pentingnya sinergi seluruh pemangku kepentingan. Ia berharap kondisi fiskal nasional segera membaik agar dana transfer ke daerah pulih dan program pengentasan kemiskinan berjalan optimal.
FGD ini diharapkan membangun kesamaan persepsi antarinstansi dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran. Data kemiskinan yang akurat menjadi syarat mutlak agar intervensi pemerintah tidak salah sasaran di tengah tekanan fiskal yang masih berlangsung. (Diskominfo Maluku)
