MALUKU — Pemerintah menunjuk Suroso Isnandar sebagai Direktur Utama PLN, menggantikan Darmawan Prasodjo. Suroso bukan nama baru di jajaran manajemen perusahaan listrik negara itu, dengan pengalaman panjang di sektor ketenagalistrikan.
Suroso Isnandar resmi ditetapkan sebagai orang nomor satu di PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). Penunjukan itu tertuang dalam keputusan pemerintah yang menempatkannya menggantikan Darmawan Prasodjo di kursi Direktur Utama.
Informasi penunjukan ini beredar di kalangan pelaku industri energi pada Jumat (16/10/2026). Suroso dikenal sebagai figur internal PLN yang telah menekuni berbagai lini operasional perusahaan, mulai dari pembangkit hingga transmisi.
Rekam jejak Suroso di sektor kelistrikan tergolong mumpuni. Ia pernah menangani manajemen pembangkit dan transmisi, pengaturan beban sistem (system load dispatch), transformasi digital, hingga manajemen risiko.
Kombinasi pengalaman teknis dan manajerial itu membuatnya dinilai siap memimpin PLN di tengah tuntutan transisi energi dan kebutuhan listrik yang terus tumbuh. Penguasaan soal pengaturan beban sistem, misalnya, menjadi modal penting untuk menjaga keandalan pasokan di seluruh wilayah.
Darmawan Prasodjo sebelumnya menjabat sebagai Direktur Utama PLN dan menjadi wajah perusahaan dalam sejumlah kebijakan strategis, termasuk percepatan pembangkit energi terbarukan serta program listrik desa. Pergantian di kursi tertinggi PLN menjadi perhatian karena perusahaan ini memegang peran sentral dalam sistem kelistrikan nasional.
PLN merupakan satu-satunya perusahaan yang menguasai jaringan transmisi dan distribusi listrik dari Sabang sampai Merauke. Keputusan direksi di perusahaan ini berdampak langsung pada tarif, keandalan pasokan, dan target bauran energi nasional.
Bagi rumah tangga dan pelaku usaha, pergantian direksi PLN menentukan arah layanan ke depan. Pelanggan menanti kelanjutan program yang menyentuh langsung kebutuhan sehari-hari, seperti penambahan daya, sambungan listrik di daerah terpencil, dan kecepatan penanganan gangguan.
Dari sisi industri, kepastian pasokan listrik menjadi faktor penentu iklim investasi. Pabrik, kawasan industri, dan pusat data membutuhkan jaminan listrik stabil dengan harga yang kompetitif. Arah kebijakan direksi baru akan menjadi sinyal bagi dunia usaha soal prioritas pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.
Pemerintah belum merinci susunan direksi lengkap maupun agenda prioritas Suroso. Publik menantikan langkah pertama direksi baru, terutama soal kelanjutan proyek energi terbarukan dan target net zero emission yang menjadi komitmen Indonesia.