MALUKU — Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menyatakan pemerintah mengkaji insentif kendaraan hybrid dan menargetkan usulan kebijakan itu masuk tahun ini. Besaran insentif hybrid tidak harus sama dengan insentif kendaraan listrik berbasis baterai (BEV) yang sudah berjalan. Pembahasan teknis masih berlangsung bersama pihak terkait, termasuk untuk menentukan angka yang akan diajukan.
Pernyataan itu disampaikan Sarmuji di Jakarta, Selasa (27/10), seusai pembahasan di lingkungan Kementerian Perindustrian. Ia menegaskan arah dukungan pemerintah bukan sekadar menambah volume penjualan, melainkan memperkuat industri otomotif nasional secara keseluruhan.
Insentif Hybrid Tidak Harus Setara BEV
Menurut Sarmuji, besaran insentif untuk kendaraan hybrid tidak mesti disamakan dengan insentif BEV. Pemerintah masih membahas skema teknis bersama pihak terkait sebelum mengajukan usulan resmi.
"Tahun ini akan kita usulkan. Usulannya akan tahun ini," ucap Sarmuji, dikutip Antara.
Pernyataan itu memberi sinyal bahwa insentif hybrid kemungkinan dirancang sebagai instrumen terpisah, bukan sekadar turunan dari kebijakan BEV yang sudah ada. Pemerintah belum membeberkan angka nominal maupun bentuk stimulus yang akan dipakai.
Alasan Hybrid Dinilai Perlu Didorong
Pengembangan kendaraan hybrid dipandang bisa menekan konsumsi bahan bakar minyak, terutama BBM bersubsidi. Selain itu, teknologi hybrid dinilai membantu mengurangi emisi kendaraan tanpa menuntut infrastruktur pengisian daya seberat BEV.
Argumen lain datang dari sisi pasar. Sarmuji menyebut rasio kepemilikan mobil di Indonesia baru sekitar 99 unit per 1.000 penduduk. Angka itu jauh di bawah Malaysia yang sekitar 490 unit dan Thailand sekitar 275 unit per 1.000 penduduk.
Dengan kata lain, rasio Malaysia sekitar 4,9 kali dan Thailand sekitar 2,8 kali rasio Indonesia. Selisih sebesar itu menjadi dasar pemerintah melihat ruang pertumbuhan pasar mobil nasional masih terbuka lebar.
Pasar Bergeser ke Mobil Bekas
Presiden Direktur Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) Nandi Julyanto menilai stimulus penting untuk mengangkat daya beli masyarakat. Pernyataan itu disampaikan usai pertemuan TMMIN dan Toyota Astra Motor (TAM) dengan Menperin.
Nandi menyoroti pergeseran permintaan di pasar kendaraan. Menurut dia, konsumen kini lebih banyak mengarah ke mobil bekas ketimbang unit baru.
"Kami tadi menyampaikan mengenai pentingnya stimulus untuk meningkatkan daya beli, sehingga pembelian mobil baru itu meningkat. Karena sekarang market-nya bergeser kepada used car," tutur Nandi.
Dampak ke Pemilik Mobil Hybrid
Bagi konsumen, insentif hybrid berpotensi menurunkan harga jual unit baru bila pemerintah memilih bentuk fiskal seperti potongan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) atau pajak daerah. Namun bentuk dan besaran stimulus belum final, sehingga dampak riil ke harga belum bisa dihitung.
Pemilik mobil hybrid yang sudah ada juga belum tentu mendapat manfaat langsung, karena skema insentif biasanya menyasar pembelian unit baru. Kepastian itu bergantung pada rancangan akhir yang diajukan Kementerian Perindustrian.
Yang Masih Menunggu Kepastian
Sejumlah hal belum terjawab dari pernyataan terbaru pemerintah. Pertama, angka insentif yang akan diajukan. Kedua, bentuk stimulus apakah berupa potongan pajak, subsidi harga, atau dukungan lain. Ketiga, apakah kebijakan berlaku surut untuk unit yang terjual tahun ini.
Pembahasan teknis masih berjalan. Usulan resmi ditargetkan masuk tahun ini, dengan besaran yang tidak harus mengikuti patokan insentif BEV yang sudah berlaku.
