MALUKU — Pemerintah dan DPR RI menyepakati subsidi BBM dan LPG 3 kilogram dalam RAPBN 2027 sebesar Rp131,39 triliun, turun Rp11,44 triliun dari usulan awal Rp142,84 triliun. Keputusan ini diambil dalam pembahasan Panitia Kerja anggaran subsidi energi DPR RI, dengan volume LPG 3 kg dipangkas dari 8,945 juta metrik ton menjadi 8 juta metrik ton. Rumah tangga pengguna LPG 3 kg perlu mencermati perkembangan kebijakan ini karena pemerintah menyiapkan sejumlah opsi energi pengganti.
Kementerian ESDM menyatakan pengurangan volume LPG 3 kg dipengaruhi sejumlah faktor, mulai dari upaya mengurangi ketergantungan terhadap impor, mempertimbangkan pasokan dalam negeri, hingga menjaga stabilitas harga. Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Ahmad Erani Yustika menyebut pemerintah belum mengubah mekanisme pengaturan LPG 3 kg secara menyeluruh.
"Kalau pengaturan secara keseluruhan itu kan sudah berjalan sepanjang beberapa tahun terakhir ini kan nggak ada perubahan apa-apa. Jadi nanti hal-hal yang di luar asumsi itu pasti akan dibahas lebih lanjut," kata Erani di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (25/9/2026).
Anggaran Subsidi Energi 2027: Rp261,50 Triliun
Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menyatakan total subsidi energi dalam RAPBN 2027 disepakati Rp261,50 triliun. Angka itu lebih rendah Rp11,44 triliun dibandingkan usulan pemerintah sebesar Rp272,95 triliun.
Dari total tersebut, subsidi BBM dan LPG 3 kg mencapai Rp131,39 triliun. Rinciannya, subsidi Jenis BBM Tertentu (JBT) sebesar Rp28,34 triliun dan subsidi LPG 3 kg sebesar Rp103,05 triliun.
Volume JBT Solar untuk 2027 disepakati 19,561 juta kiloliter (KL). Sementara volume LPG 3 kg ditetapkan 8 juta metrik ton (MT), lebih rendah dari usulan pemerintah 8,945 juta MT.
Subsidi listrik tahun berjalan ditetapkan Rp117,84 triliun, sama dengan usulan pemerintah dalam RAPBN 2027. Anggaran subsidi listrik kurang bayar tahun 2025 tetap dialokasikan Rp12,26 triliun.
Opsi Energi Pengganti yang Disiapkan Pemerintah
Pemerintah menyiapkan sejumlah alternatif untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat setelah volume LPG 3 kg dikurangi. Salah satunya pengembangan compressed natural gas (CNG) ukuran 3 kg.
"Kan nanti tahun depan kan sudah mulai ada ini juga kan CNG dan seterusnya," ujar Erani.
Selain CNG, pemerintah berencana mulai mengembangkan program kompor listrik pada tahun depan. Pengembangan jaringan gas (jargas) dan pembangunan jaringan transmisi pipa gas juga masuk dalam strategi penyediaan alternatif energi.
"Ya seperti yang kita ketahui, untuk gas misalnya ada pembangunan jargas, ada pembangunan transmisi pipa, ada rencana untuk kompor gas, macam-macam lah jalannya yang dipakai itu," tuturnya.
Apa Dampaknya bagi Pengguna LPG 3 Kg?
Erani menegaskan pemerintah akan mengevaluasi kondisi di lapangan apabila kebutuhan masyarakat nantinya berada di luar asumsi yang telah ditetapkan dalam anggaran. Evaluasi itu akan dibahas lebih lanjut bersama pemangku kepentingan terkait.
Hingga kini belum ada pengumuman resmi soal perubahan harga eceran tertinggi (HET) LPG 3 kg, perubahan kriteria penerima subsidi, maupun jadwal pasti penerapan kompor listrik dan CNG 3 kg. Informasi lengkap mengenai kebijakan ini dapat diakses melalui kanal resmi Kementerian ESDM dan Badan Anggaran DPR RI.
Masyarakat diimbau tidak mempercayai informasi yang mengatasnamakan pendaftaran penerima bantuan energi atau penukaran kompor yang meminta biaya. Seluruh program pemerintah tidak memungut biaya apa pun kepada warga.
