MALUKU — Jakarta — Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menilai cara Indonesia menangani bencana perlu dirombak. Bukan lagi sekadar turun tangan saat keadaan darurat, melainkan membangun ketangguhan masyarakat untuk jangka panjang.
Pandangan itu disampaikan Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB Raditya Jati dalam diskusi yang digelar Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia (MPBI) di Jakarta, Jumat (11/9/2026). Forum bertajuk Beyond Lessons Learned: Transformative Learning for Community-Based Disaster Risk Reduction and Building Resilience ini bagian dari rangkaian Asia Disaster Management & Civil Protection Expo & Conference (ADEXCO) 2026.
Menurut Raditya, Indonesia punya segudang pengalaman dari berbagai bencana. Persoalannya, pengalaman itu belum tentu berubah jadi tindakan.
Dari Kenangan Menjadi Transformasi
Raditya menyoroti jarak antara pelajaran dan perubahan nyata. Ia menilai sebuah pengalaman baru bermakna bila mengubah cara orang bertindak, kebijakan yang diambil, dan tingkat risiko yang berhasil ditekan.
"Sebuah pelajaran yang tidak mengubah perilaku hanyalah sebuah kenangan. Pelajaran yang tidak mengubah kebijakan hanyalah sebuah laporan. Dan pelajaran yang tidak mengurangi risiko, belum bisa disebut sebagai sebuah transformasi," ujarnya.
Ancaman yang dihadapi Indonesia kini jauh lebih rumit. Gempa, tsunami, erupsi gunung api, banjir, longsor, kebakaran hutan dan lahan, sampai cuaca ekstrem akibat perubahan iklim tidak lagi bisa dilihat sebagai masalah yang berdiri sendiri.
Efeknya bisa merambat. Banjir yang tidak tertangani cepat berubah jadi krisis kesehatan. Kebakaran hutan dan lahan bukan cuma merusak lingkungan, tetapi juga menekan kesehatan warga, aktivitas ekonomi, hingga kondisi sosial.
Karena itu, Raditya mendorong perubahan cara bertanya. Pertanyaan lama soal bagaimana merespons bencana mesti diganti dengan pertanyaan yang lebih mendasar soal bagaimana menyiapkan masyarakat sebelum bencana berikutnya datang.
Belajar dari Siklon Seroja hingga Karhutla
Pengalaman menghadapi Siklon Tropis Seroja disebut Raditya sebagai pengingat bahwa pemahaman soal risiko hidrometeorologi tidak boleh berhenti. Prakiraan cuaca dan respons darurat saja tidak cukup.
Upaya menekan risiko, katanya, harus masuk ke dalam keputusan pembangunan jangka panjang. Pendekatan serupa berlaku untuk kebakaran hutan dan lahan.
Karhutla tidak bisa direduksi jadi persoalan memadamkan api. Ada isu pengelolaan lahan, kondisi ekosistem, mata pencaharian warga, dan perilaku manusia yang saling terkait. Solusinya menuntut tata kelola lahan yang lebih baik, perlindungan lingkungan, serta pelibatan banyak pihak lewat pendekatan whole society.
Resiliensi Bukan Sekadar Pulih ke Kondisi Semula
BNPB juga meluruskan cara memahami resiliensi. Ketangguhan bukan berarti kemampuan kembali ke kondisi sebelum bencana. Membangun ulang sistem yang sama justru berisiko melahirkan kembali kerentanan lama.
Resiliensi yang sesungguhnya mencakup kemampuan masyarakat, institusi, ekonomi, dan infrastruktur untuk mengantisipasi, menghadapi, beradaptasi, dan terus berkembang di tengah guncangan.
Dalam kerangka itu, warga jadi elemen utama. Komunitas tidak lagi sekadar penerima bantuan, melainkan aktor yang menerima peringatan pertama, mengambil keputusan saat ancaman datang, dan jadi penolong pertama di sekitarnya.
Indonesia dinilai punya modal sosial yang kuat untuk membangun ketangguhan berbasis komunitas. Beberapa program yang sudah berjalan antara lain Desa Tangguh Bencana (Destana), Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB), keterlibatan Pramuka, sistem peringatan dini berbasis kearifan lokal, hingga kepemimpinan perempuan di tingkat desa.
Peran pemerintah, kata Raditya, adalah mengenali, menghubungkan, memfasilitasi, mengukur, dan memperluas kekuatan yang sudah tumbuh di masyarakat tersebut.
Kolaborasi Jadi Kunci
Raditya menegaskan pengurangan risiko bencana tidak bisa dikerjakan pemerintah sendirian. Hal yang sama berlaku untuk ilmu pengetahuan dan teknologi.
Ketangguhan hanya bisa dibangun lewat kolaborasi yang mempertemukan ilmu pengetahuan dengan kearifan lokal, kebijakan dengan praktik lapangan, serta teknologi dengan pengalaman warga.
"Ujian sesungguhnya dari sebuah pembelajaran bukanlah apakah kita mengingat apa yang terjadi kemarin, melainkan apakah kita mengambil keputusan yang lebih baik untuk esok hari," pungkasnya.
Diskusi MPBI itu turut menghadirkan Prof. Dr. Muhadjir Effendy, penasihat khusus bidang haji yang sebelumnya menjabat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan periode 2019–2024. Sejumlah praktisi, akademisi, dan mitra penanggulangan bencana juga berbagi pengalaman dalam forum tersebut.
ADEXCO 2026 sendiri bagian dari rangkaian Indonesia Energy & Engineering (IEE) Series 2026, bersama Construction Indonesia, Concrete Show South-east Asia–Indonesia, Mining Indonesia, Oil & Gas Indonesia, Water Indonesia, serta GIFA & METEC Indonesia.
Bagi Indonesia yang berada di cincin api Pasifik, pergeseran paradigma ini bukan pilihan gaya. Ia menentukan apakah kerugian akibat bencana bisa ditekan, atau justru terus berulang dengan pola yang sama dari tahun ke tahun.
