MASOHI — Kebutuhan akan hadirnya kantor imigrasi di Kabupaten Maluku Tengah dinilai semakin mendesak. Hal ini seiring dengan meningkatnya mobilitas warga, arus investasi, serta lalu lintas orang asing yang masuk ke wilayah penghubung Pulau Seram tersebut.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Maluku, Gindo Ginting, menyebut percepatan pembukaan layanan di Masohi bukan sekadar upaya memangkas jarak tempuh masyarakat. Lebih dari itu, kehadiran kantor ini menjadi instrumen penting untuk menjaga keamanan dan ketertiban di daerah.
Sinergi dengan Pemkab Malteng untuk Penyediaan Lahan
"Kehadiran layanan keimigrasian di Masohi merupakan kebutuhan strategis, bukan hanya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, tetapi juga memperkuat pengawasan terhadap orang asing, mendukung iklim investasi yang sehat, serta mengantisipasi berbagai potensi pelanggaran keimigrasian," ujar Gindo Ginting di Ambon, Sabtu.
Untuk merealisasikan target tersebut, jajaran Kanwil Ditjen Imigrasi Maluku telah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah. Pemerintah daerah disebutkan telah menyatakan komitmennya untuk mendukung penyediaan lahan maupun gedung yang nantinya difungsikan sebagai sarana operasional layanan.
Mengawasi WNA dan Mencegah TPPO
Fungsi pengawasan menjadi salah satu fokus utama dalam pembukaan layanan ini. Dengan adanya kantor imigrasi di Masohi, pengawasan terhadap aktivitas warga negara asing (WNA) dan tenaga kerja asing (TKA) dapat diperketat.
Gindo menambahkan, penguatan fungsi pelayanan dan pengawasan harus berjalan beriringan. Hal ini dinilai krusial dalam upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan tindak pidana penyelundupan manusia (TPPM) di wilayah Maluku Tengah.
Dampak bagi Sektor Pariwisata dan Investasi
Kehadiran layanan keimigrasian di Masohi juga diproyeksikan memberi angin segar bagi sektor pariwisata. Proses administrasi bagi wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Maluku Tengah akan menjadi lebih cepat dan efektif tanpa mengabaikan aspek pengawasan.
"Dengan layanan yang lebih dekat, proses pelayanan keimigrasian akan menjadi lebih cepat, efektif, dan mampu mendukung pengembangan investasi maupun pariwisata di Maluku Tengah," kata Gindo.
Percepatan pembukaan layanan ini merupakan bagian dari komitmen Direktorat Jenderal Imigrasi untuk menghadirkan pelayanan publik yang mudah dijangkau. Sekaligus menegaskan peran keimigrasian sebagai penjaga keamanan dan pendukung pembangunan ekonomi daerah.
