AMBON — Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Sadali Ie, membuka Gebyar HSN 2026 bertema "Penguatan Literasi Sensus Ekonomi 2026" di Kantor BPS Provinsi Maluku. Dalam sambutannya, Sadali menegaskan bahwa HSN tidak semestinya hanya dimaknai sebagai kegiatan seremonial. Menurutnya, peringatan itu menjadi momentum untuk kembali menyadari pentingnya data dalam pembangunan.
Data yang berkualitas dibutuhkan untuk membantu pemerintah memahami kondisi daerah dan menentukan arah kebijakan secara lebih tepat. Sadali menyebut penguatan literasi statistik menjadi sangat krusial agar masyarakat tidak hanya sekadar bisa membaca angka.
"Penguatan literasi statistik menjadi sangat krusial agar masyarakat tidak hanya sekadar bisa membaca angka, tetapi juga memahami indikator dan pemanfaatan data secara tepat," ujarnya.
Kaitan Literasi Data dengan Sensus Ekonomi 2026
Penguatan literasi data memiliki kaitan erat dengan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Sensus tersebut tidak hanya menghitung jumlah usaha atau perusahaan. Kegiatan itu juga memberikan gambaran mengenai struktur dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Kebutuhan terhadap data yang berkualitas menjadi semakin penting bagi Maluku yang memiliki karakteristik sebagai provinsi kepulauan. Aktivitas ekonomi yang tersebar, mulai dari usaha mikro kecil, perdagangan, jasa, perikanan hingga pertanian, membutuhkan pendataan yang akurat.
Kolaborasi Lintas Sektor Jadi Kunci Pendataan Akurat
Sadali menegaskan penyediaan data berkualitas tidak dapat dilakukan oleh satu lembaga saja. Diperlukan kolaborasi semua pihak untuk mendukung keberhasilan pendataan.
"Diperlukan kolaborasi dan sinergi yang erat antara BPS, Pemerintah Daerah, instansi vertikal, perguruan tinggi, dunia usaha, media, dan masyarakat sebagai responden," ucapnya.
Ia juga mengajak seluruh perangkat daerah lingkup Pemprov Maluku memperkuat koordinasi dengan BPS. Pelaku usaha diimbau memberikan data dan informasi yang jujur kepada petugas sensus.
Perguruan tinggi turut diharapkan berperan melalui kajian berbasis data dan edukasi kepada masyarakat. Sadali berharap Gebyar HSN 2026 menjadi momentum untuk membangun budaya sadar data di Maluku.
Dengan begitu, kebijakan pembangunan daerah dapat disusun berdasarkan informasi yang akurat dan relevan.
