JAKARTA — Gubernur Bank Indonesia (BI) yang baru dinilai harus memainkan peran lebih luas dari sekadar penjaga kebijakan moneter. Tekanan terhadap nilai tukar rupiah disebut tidak bisa diatasi hanya dengan menaikkan atau menurunkan suku bunga.
"Koordinasi adalah keharusan dan mutlak menjadi tanggung jawab Bank Indonesia untuk menjaga nilai tukar. Gubernur Bank Indonesia yang baru tidak boleh pasif dalam koordinasi ini (hanya melaksanakan tugas moneter saja) tetapi perlu memainkan peran untuk memimpin koordinasi di depan dengan kementerian lain," ujar Didik dalam keterangan tertulisnya, Senin.
Kurs Rupiah Terancam Faktor Moneter dan Non-Moneter
Menurut Didik, pelemahan nilai tukar rupiah tidak selalu berasal dari faktor moneter. Defisit perdagangan, defisit transaksi berjalan, dan rendahnya cadangan devisa (cadev) merupakan faktor ekonomi riil yang ikut mengancam stabilitas kurs.
"Jika sebab nilai tukar terjadi karena faktor ekonomi riil, tidak berarti Bank Indonesia lepas tangan. Jika pelemahan nilai tukar karena masalah cadangan devisa, defisit perdagangan dan defisit transaksi berjalan sudah jelas akan mengancam nilai tukar," ungkapnya.
Untuk itu, tugas memperkuat cadev harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Instrumen tersebut tidak hanya dipakai untuk intervensi pasar, tetapi juga untuk pembayaran utang luar negeri pemerintah dan menjaga kepercayaan pasar global.
BI Harus Pastikan Devisa Parkir di Dalam Negeri
Didik menekankan bahwa koordinasi antara BI dan pemerintah harus menghasilkan kebijakan konkret di sektor riil. Ekspor bernilai tambah harus ditingkatkan, impor dikurangi, dan industri dalam negeri diperkuat untuk bersifat outward looking.
"Jadi, sebab nilai tukar lemah sudah pasti datang dari sebab faktor moneter atau faktor ekonomi di sektor riil. Tugas Bank Indonesia tidak cukup hanya menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter menaikkan dan menurunkan suku bunga, meskipun merupakan tugas utamanya," kata Didik.
Ia juga mengingatkan bahwa BI tidak boleh hanya sibuk mengatur sistem pembayaran seperti RTGS, QRIS, dan pengedaran uang rupiah. Saat nilai tukar kritis, gubernur BI harus tampil dalam kepemimpinan moneter dan memanggil kementerian terkait untuk duduk bersama.
Proses Transisi Gubernur BI Masuki Tahap Administratif
Saat ini, Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti ditetapkan sebagai pejabat sementara Gubernur BI setelah pengunduran diri Perry Warjiyo. Pemerintah akan segera menerbitkan keputusan presiden (Keppres) pemberhentian secara hormat.
Setelah tahapan administratif rampung, Presiden akan mengajukan calon Gubernur BI definitif kepada DPR RI. Komisi XI DPR akan menggelar uji kelayakan dan kepatutan sebelum memberikan persetujuan resmi. Baru setelah itu, calon terpilih akan dilantik oleh Presiden.
