AMBON — Arah pembangunan tiga kabupaten di Maluku tidak hanya ditentukan oleh program dan anggaran, tetapi juga kualitas regulasi yang menjadi fondasinya. Menyadari hal tersebut, Kanwil Kemenkum Maluku memfasilitasi forum pengharmonisasian yang melibatkan perangkat daerah dan bagian hukum dari masing-masing pemerintah kabupaten.
Regulasi yang dibahas dalam forum ini bukan sekadar dokumen administratif. Di dalamnya termuat kebijakan yang akan menentukan arah tata ruang wilayah hingga dua dekade ke depan, memperkuat perlindungan perempuan dan anak, serta mendukung percepatan penanggulangan tuberkulosis.
Regulasi yang Dibahas: Tata Ruang hingga Kader Desa
Selain tiga isu utama tersebut, forum juga menyempurnakan regulasi untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat dan memberikan dukungan bagi kader pembangunan yang menjadi ujung tombak pelayanan di desa. Setiap rancangan peraturan daerah dikaji agar tidak menimbulkan persoalan dalam implementasi di lapangan.
Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Maluku menegaskan bahwa setiap produk hukum daerah harus dibangun di atas prinsip kepastian hukum, kemanfaatan, dan keselarasan dengan sistem hukum nasional. Menurutnya, kualitas sebuah regulasi akan sangat menentukan kualitas pembangunan yang dihasilkan.
Proses Harmonisasi: Memastikan Regulasi Tidak Bermasalah di Lapangan
Pembahasan berlangsung konstruktif dengan melibatkan tim perancang peraturan perundang-undangan dari Kanwil Kemenkum Maluku. Berbagai masukan diberikan untuk menyempurnakan substansi, memperkuat sinkronisasi norma, serta memastikan teknik penyusunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
"Regulasi yang disusun secara cermat akan menjadi instrumen yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus memberikan kepastian bagi pemerintah daerah dalam menjalankan program pembangunan," ujar Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum mewakili Kepala Kanwil Kemenkum Maluku.
Dampak bagi Masyarakat: Kebijakan Lebih Responsif
Melalui pengawalan tersebut, Kementerian Hukum Maluku tidak hanya memastikan lahirnya regulasi yang taat asas, tetapi juga mendorong hadirnya kebijakan daerah yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Regulasi yang baik bukan hanya mengatur, melainkan menjadi instrumen pembangunan yang mampu menghadirkan perubahan dan manfaat nyata bagi kehidupan masyarakat.
Forum ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas produk hukum daerah di Maluku. Dengan adanya harmonisasi sejak tahap awal, diharapkan setiap peraturan daerah yang lahir dapat langsung diimplementasikan tanpa perlu di
