AMBON — Pemerintah Provinsi Maluku menilai kebutuhan alat keselamatan pelayaran tidak bisa dilepaskan dari kondisi geografis provinsi kepulauan yang bergantung pada transportasi laut. Kapal menjadi penghubung utama antarpulau, sekaligus menopang aktivitas ekonomi, pelayanan pemerintahan, dan mobilitas masyarakat.
Pandangan itu disampaikan Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa dalam sambutan yang dibacakan Sekretaris Daerah Maluku Sadali Ie pada Pelantikan Dewan Pengurus Nasional Perkumpulan Pengusaha Alat Keselamatan Pelayaran Indonesia (DPN PPAKPI) Periode 2026-2029. Acara berlangsung di Ballroom GIIA Hotel, Jakarta, Rabu (16/9/2026).
Keselamatan Pelayaran Bukan Tanggung Jawab Pemerintah Semata
Gubernur menegaskan keselamatan pelayaran menuntut keterlibatan banyak pihak, bukan hanya pemerintah. Dunia usaha dan industri penyedia alat keselamatan pelayaran masuk dalam lingkup kolaborasi yang dimaksud.
"Keselamatan pelayaran bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, tetapi membutuhkan keterlibatan, kolaborasi, dan komitmen bersama dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk dunia usaha dan industri penyedia alat keselamatan pelayaran," ujarnya.
Pemprov Maluku mendorong ketersediaan alat keselamatan pelayaran di Maluku tidak hanya memenuhi standar, tetapi juga mudah diakses dan terjangkau. Syaratnya, layanan pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan harus berjalan baik serta berkelanjutan.
Ruang Investasi Terbuka bagi Dunia Usaha
Kebutuhan alat keselamatan pelayaran membuka ruang bagi dunia usaha untuk mengembangkan layanan dan investasi di sektor tersebut. Penguatan industri dinilai penting agar kebutuhan keselamatan kapal dan masyarakat pengguna transportasi laut terpenuhi secara berkelanjutan.
Peluang kerja sama itu diarahkan kepada PPAKPI melalui pengembangan Maluku sebagai salah satu pusat ekosistem keselamatan pelayaran di kawasan timur Indonesia. Cakupannya meliputi peningkatan standar keselamatan, edukasi dan pelatihan, penguatan kapasitas sumber daya manusia, hingga pengembangan investasi.
"Saya berharap PPAKPI dapat menjadikan Maluku sebagai salah satu pusat penting dalam pengembangan ekosistem keselamatan pelayaran di kawasan timur Indonesia," tutur Gubernur.
Manfaat Ekonomi dari Posisi Strategis Provinsi Kepulauan
Bagi Maluku, pengembangan ekosistem keselamatan pelayaran juga menjadi peluang menghadirkan manfaat ekonomi dari posisi strategisnya sebagai provinsi kepulauan. Sektor ini bersinggungan langsung dengan aktivitas ekonomi antarpulau yang selama ini bergantung pada kapal.
Gubernur menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Ketua Umum beserta jajaran pengurus DPN PPAKPI yang baru dilantik. Dia berharap kepengurusan periode 2026-2029 memperkuat peran organisasi dalam mendukung keselamatan dan keamanan pelayaran nasional.
"Semoga amanah ini dapat diemban dengan penuh tanggung jawab, sehingga mampu membawa organisasi semakin maju, solid, dan profesional dalam mendukung terwujudnya keselamatan dan keamanan pelayaran nasional," ungkapnya.
Gubernur optimistis sinergi pemerintah dan dunia usaha memperkuat sistem pelayaran nasional sekaligus memberi rasa aman bagi masyarakat.
"Saya percaya, dengan sinergi yang kuat antara pemerintah dan dunia usaha, kita dapat mewujudkan sistem pelayaran yang lebih aman, tertib, andal, dan memberikan rasa aman serta nyaman bagi seluruh masyarakat," tandas Gubernur.
