Pemerintah Kota Ambon mengajukan Rancangan Perubahan APBD 2026 dengan pendapatan daerah Rp1,187 triliun, namun masih menyisakan defisit Rp4,16 miliar. Defisit itu muncul setelah pembiayaan daerah ikut turun Rp24,69 miliar, terutama akibat berkurangnya rencana pinjaman daerah dari Rp200 miliar menjadi Rp166,57 miliar.
AMBON — Wali Kota Ambon Bodewin M. Wattimena menyampaikan Rancangan Perubahan KUA dan PPAS APBD 2026 dalam rapat bersama DPRD Kota Ambon, Senin. Dalam rancangan itu, pendapatan daerah ditargetkan Rp1,187 triliun atau naik 5,44 persen dari APBD murni 2026 yang sebesar Rp1,126 triliun.
Meski pendapatan naik, belanja daerah justru dianggarkan lebih besar, yakni Rp1,333 triliun. Angka itu meningkat 3,15 persen dibanding APBD murni 2026 sebesar Rp1,292 triliun.
Rincian Pendapatan dan Belanja yang Diajukan
Pendapatan daerah dalam rancangan perubahan ini bersumber dari tiga pos utama. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menyumbang Rp249,96 miliar, disusul pendapatan transfer Rp937,13 miliar, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp372,54 juta.
Dari sisi belanja, alokasi terbesar tetap pada belanja operasi yang mencapai Rp1,158 triliun. Sisanya adalah belanja modal Rp74,03 miliar, belanja tidak terduga Rp10 miliar, dan belanja transfer Rp91,06 miliar.
Mengapa Defisit Masih Muncul meski Angka Turun Rp20,52 Miliar
Bodewin menjelaskan defisit dalam rancangan perubahan ini sebenarnya sudah berkurang Rp20,52 miliar dibanding APBD murni 2026. Persoalannya, pembiayaan daerah juga turun Rp24,69 miliar.
Penurunan pembiayaan itu terutama berasal dari berkurangnya rencana penerimaan pinjaman daerah, dari Rp200 miliar menjadi Rp166,57 miliar. Karena penurunan pembiayaan lebih besar daripada penurunan defisit, keseimbangan anggaran belum terjaga.
"Perlu kami jelaskan bahwa Rancangan Perubahan Tahun 2026, antara pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah masih terdapat defisit sebesar Rp4.166.078.716," kata Bodewin dalam penyampaian rancangan tersebut.
Langkah Penutup Defisit dan Prioritas Belanja
Pemkot Ambon menyiapkan sejumlah langkah untuk menutup defisit. Bodewin menyebut penajaman prioritas dan efisiensi belanja menjadi salah satu opsi, disertai penelaahan kembali pendapatan berdasarkan potensi dan kepastian sumber dana.
Pembahasan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Badan Anggaran DPRD Kota Ambon diarahkan agar seluruh defisit tertutup. Targetnya, sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun berkenaan menjadi nihil.
Dalam pembahasan perubahan APBD 2026, Pemkot Ambon tetap memprioritaskan pelayanan dasar, belanja wajib, dan kewajiban daerah.
