MALUKU — Langkah tegas tengah dijalankan pemerintah untuk merampingkan jumlah BUMN yang selama ini membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Beban tersebut berasal dari biaya operasional, gaji direksi dan komisaris, hingga subsidi yang terus mengalir ke perusahaan yang merugi.
Dalam pidatonya di Penutupan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Jombang, Jawa Timur, Senin (31/8/2026), Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa sejak awal pemerintahannya, 290 BUMN telah ditutup. Perusahaan-perusahaan itu dinilai tidak memiliki kinerja baik dan terus merugi.
290 BUMN Ditutup, Rp50 Triliun Langsung Terhemat
“Dalam kurang dua tahun pemerintah yang saya pimpin, kita telah menutup 290 BUMN yang tidak menguntungkan, yang tidak punya kinerja baik, yang rugi kita tutup 290 BUMN,” ujar Prabowo di hadapan peserta muktamar.
Dari penutupan tersebut, pemerintah mencatat penghematan mencapai Rp50 triliun. Jumlah itu berasal dari pengurangan biaya operasional, belanja rutin, serta honorarium jajaran direksi dan komisaris yang selama ini harus dibayar negara.
Menurut Prabowo, langkah ini baru awal dari transformasi besar-besaran di tubuh BUMN. Pemerintah tidak berhenti pada angka 290 perusahaan.
700 BUMN Tambahan Bakal Ditutup Hingja Akhir 2026
Target berikutnya lebih besar. Prabowo memastikan pemerintah akan menutup minimal 700 BUMN lagi sebelum 31 Desember 2026. Jika terealisasi, total BUMN yang ditutup mencapai sekitar 990 perusahaan.
“Dengan 290 BUMN kita telah menghemat Rp50 triliun. Dan pemerintah yang saya pimpin, 31 Desember 2026 kami akan menutup lagi paling sedikit 700 lagi,” tegasnya.
Setelah proses penataan ini selesai, jumlah BUMN yang beroperasi di Indonesia diperkirakan hanya tersisa sekitar 200 hingga 250 perusahaan. Sisanya diharapkan memiliki kinerja sehat dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi penerimaan negara.
“Berarti harapan saya kita bisa menghemat Rp100 triliun dari overhead, dari biaya rutin, gaji direksi, gaji komisaris,” Prabowo menjelaskan.
Efisiensi Lebih Luas, Hingga Rp300 Triliun per Tahun
Penutupan BUMN merupakan bagian dari strategi penghematan anggaran yang lebih luas. Prabowo mengungkapkan, pemerintah kini mampu menghemat lebih dari Rp200 triliun hingga mendekati Rp300 triliun setiap tahun dari berbagai sektor.
Dana hasil efisiensi tersebut tidak akan disimpan di kas negara. Pemerintah berencana mengalihkannya ke program-program yang langsung menyentuh masyarakat, seperti bantuan sosial, pemberdayaan usaha kecil, dan pembangunan infrastruktur dasar.
“Uang inilah yang kita alihkan, yang kita gelontorkan sebesar-besarnya langsung ke rakyat,” kata Prabowo dalam kesempatan yang sama.
Fokus pada Kesejahteraan Masyarakat
Prabowo meyakini kebijakan ini merupakan bagian dari transformasi bangsa untuk mengentaskan kemiskinan. Ia mengaku telah menghitung secara rinci setiap kebijakan, termasuk aspek pembiayaannya, sehingga dampaknya bisa dirasakan langsung oleh jutaan warga.
Dengan jumlah BUMN yang lebih sedikit, beban negara berkurang, penghematan meningkat, dan dana yang tadinya terserap untuk biaya rutin bisa dialihkan untuk kepentingan publik. Ini sekaligus menjadi evaluasi besar terhadap perusahaan-perusahaan pelat merah yang selama ini dinilai kurang efisien dalam mengelola aset dan modal negara.
Ke depan, pemerintah akan fokus membina BUMN yang tersisa agar benar-benar kompetitif dan mampu berdiri sendiri, tanpa harus terus bergantung pada suntikan dana dari APBN.
