MASOHI — Bupati Maluku Tengah, Zulkarnain Awat Amir, menggelar rangkaian pertemuan dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Maluku, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku, Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Maluku, serta Balai Wilayah Sungai Maluku. Langkah ini ditempuh untuk memastikan program pemerintah pusat tepat sasaran di daerah kepulauan yang memiliki karakteristik geografis berbeda.
Koordinasi dengan jajaran keimigrasian difokuskan pada penguatan pelayanan yang responsif terhadap mobilitas masyarakat, pariwisata, dan investasi. Kawasan strategis seperti Kepulauan Banda disebut membutuhkan dukungan tata kelola keimigrasian seiring meningkatnya aktivitas ekonomi dan kunjungan wisatawan.
1.612 Unit BSPS Dikucurkan untuk Maluku Tengah Tahun Ini
Di sektor perumahan, pembahasan berujung pada kepastian alokasi 1.612 unit Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) pada 2026 yang tersebar di sejumlah kecamatan. Untuk tahun berikutnya, Pemkab Maluku Tengah telah mengusulkan tambahan 1.059 unit.
Bupati Zulkarnain juga menyoroti penanganan kawasan kumuh dan peningkatan sanitasi. Dukungan teknis turut dibahas untuk Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) bagi Sekolah Rakyat, pembangunan reservoir, instalasi pengolahan air limbah (IPAL), serta keberlanjutan program Pamsimas dan Sanimas.
Solusi Air Bersih untuk Kepulauan Banda dan Pulau Rhun
Perhatian khusus diberikan pada kebutuhan air bersih di wilayah kepulauan. Untuk Kepulauan Banda, Pemkab mendorong solusi jangka panjang melalui penguatan sumber air di Banda Besar. Pada 2027, direncanakan pembangunan sumur bor di Banda Neira dan Banda Besar untuk memperkuat ketahanan air masyarakat.
Sementara itu, untuk Pulau Rhun dan Pulau Ay yang rawan kekeringan, Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku menyiapkan sejumlah program pada 2027. Ini mencakup pengembangan Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT), jaringan tersier, serta program Water Security for Small Island Development melalui pembangunan ABSAH di kedua pulau tersebut.
Irigasi dan Talud Masuk Agenda Prioritas 2026
Koordinasi dengan BWS Maluku juga menghasilkan tindak lanjut untuk sejumlah usulan pada 2026. Pembangunan jaringan irigasi di Seram Utara Seti dan Seram Utara Kobi, serta JIAT di Amahai dan Teon Nila Serua, menjadi prioritas. Penanganan talud di Negeri Haya, Kecamatan Tehoru, serta infrastruktur di kawasan Pelabuhan dan Pasar Banda turut masuk pembahasan.
Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Maluku Tengah, Rahmat, SH., M.Si., menegaskan bahwa kunjungan ini bukan sekadar seremonial. Pemerintah daerah menyampaikan kebutuhan berdasarkan kondisi riil di lapangan, kemudian bersama instansi terkait mencari solusi agar program memberikan manfaat maksimal.
“Yang ingin dibangun adalah koordinasi yang konkret dan berkelanjutan. Pemerintah daerah menyampaikan kebutuhan berdasarkan kondisi riil di lapangan, kemudian bersama instansi terkait mencari solusi dan memastikan program yang ada dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” ujar Rahmat.
Menurutnya, pola pembangunan di Maluku Tengah tidak bisa seragam. Kondisi geografis, keterjangkauan pelayanan, dan potensi masing-masing wilayah harus menjadi pertimbangan utama. Air bersih, hunian layak, sanitasi, irigasi, hingga konektivitas merupakan sektor yang saling berkaitan dan membutuhkan kolaborasi lintas sektor.
“Karena itu, Pemkab Maluku Tengah terus membangun kolaborasi lintas sektor agar pembangunan tidak hanya menjawab kebutuhan hari ini, tetapi juga memperkuat ketahanan dan kualitas hidup masyarakat dalam jangka panjang,” jelasnya.
