TERNATE — Wakil Gubernur Maluku Utara Hi. Sardin Sehe, M.A. menekankan pentingnya keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat serta pekerja di tengah pesatnya perkembangan industri dan pertambangan di wilayahnya. Hal ini disampaikannya saat menghadiri Pelantikan dan Rapat Kerja Pengurus Daerah Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PD SP KEP SPSI) Provinsi Maluku Utara Periode 2026–2031 di Royal Ternate, 9–11 Agustus 2026.
Menurut Wagub, kehadiran perusahaan-perusahaan besar seperti PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) seharusnya memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan pekerja. “Perkembangan industri dan kekayaan sumber daya alam tersebut harus diikuti dengan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat serta pekerja,” ujarnya. Ia memastikan agar masyarakat dan pekerja dapat merasakan manfaat pembangunan dan aktivitas industri yang berlangsung di Maluku Utara.
Konsolidasi Organisasi Lima Tahun ke Depan
Ketua PD SP KEP SPSI Provinsi Maluku Utara, Aswar Salim, menegaskan bahwa pelantikan dan rapat kerja ini menjadi momentum konsolidasi organisasi dalam menyusun langkah dan program kerja untuk lima tahun ke depan. Ia menyebut kompleksitas persoalan yang dihadapi pekerja membutuhkan organisasi yang mampu menghimpun dan memperjuangkan aspirasi anggota.
“Serikat pekerja hadir untuk merangkum berbagai permasalahan yang sangat kompleks terjadi di lingkungan pekerja itu sendiri, sehingga kesejahteraan dan kepentingan pekerja dapat dikoordinasikan dengan baik tanpa merugikan pekerja,” tegas Aswar. Ia berharap kepengurusan baru dapat memperkuat konsolidasi dan membangun komunikasi dengan berbagai pihak agar keberadaan SP KEP SPSI memberikan manfaat nyata bagi pekerja di Maluku Utara.
Serikat Pekerja dalam Proses Kebijakan
Ketua Umum PP SP KEP SPSI, R. Abdullah, menekankan pentingnya keterlibatan serikat pekerja dalam mengawal aspirasi dan proses pengambilan kebijakan ketenagakerjaan. Menurutnya, perusahaan, pemerintah, dan serikat pekerja harus memiliki tujuan yang sama dalam membangun hubungan industrial yang sehat dan berkeadilan.
“Serikat pekerja harus menjadi bagian penting dalam proses pengambilan kebijakan, sehingga kepentingan pekerja tidak hanya dibicarakan, tetapi juga mendapatkan ruang dalam proses perumusan kebijakan,” kata Abdullah. Dengan keterlibatan tersebut, pekerja diharapkan merasa dihargai dan mendapatkan hak-haknya sesuai ketentuan yang berlaku.
Pelantikan dan rapat kerja tersebut dihadiri berbagai pemangku kepentingan, antara lain:
- Perwakilan Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Pemerintah Kota Ternate
- Perwakilan PT IWIP dan Kepala Disnakertrans Provinsi Maluku Utara
- Ketua APINDO Provinsi Maluku Utara dan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Maluku Utara
- Perwakilan BPJS Kesehatan serta pengurus Pimpinan Unit Kerja SP KEP SPSI berbagai wilayah
Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan Rapat Kerja yang membahas penguatan organisasi dan tantangan eksternal serikat pekerja. Materi disampaikan oleh Mediator Ahli Muda Disnakertrans Provinsi Maluku Utara, Zainudin Sangadji, S.H., serta pemaparan dari Ketua Umum PP SP KEP SPSI mengenai peran serikat pekerja dalam pengambilan kebijakan dari tingkat bawah hingga nasional.
