AMBON — Pemerintah Provinsi Maluku melalui Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) mulai menyusun peta jalan dan strategi penyiapan sumber daya manusia untuk proyek LNG Abadi Blok Masela. Langkah ini diambil setelah groundbreaking proyek senilai 21 miliar dolar AS dilakukan pada 16 Juli 2026 lalu di Kepulauan Tanimbar, Maluku.
Target yang dipasang cukup ambisius: 60 persen tenaga kerja lokal mengisi posisi staf dan operator menengah di fase awal konstruksi. Selain itu, sebanyak 2.000 anak daerah ditargetkan mengantongi sertifikat kompetensi migas. Angka ini menjadi jawaban atas kekhawatiran publik agar warga Maluku tidak hanya menjadi penonton di proyek raksasa di tanah mereka sendiri.
Kesenjangan Kompetensi Jadi Tantangan Utama
Industri migas kelas dunia seperti INPEX bekerja dengan standar ketat. Sertifikasi pengelasan berstandar internasional, offshore safety dari OPITO, hingga kemampuan bahasa Inggris teknis menjadi syarat mutlak. Tanpa sertifikat yang diakui dunia, pintu gerbang kilang LNG tidak akan terbuka bagi tenaga kerja lokal.
Kesenjangan antara ekspektasi publik yang tinggi dengan realitas kualifikasi di lapangan menjadi pekerjaan rumah utama. Masyarakat membayangkan proyek Rp342 triliun akan langsung menyerap ribuan pemuda lokal. Padahal, standar keselamatan dan kualifikasi industri migas global tidak bisa ditawar.
Sinergi Lintas Daerah Harus Diperkuat
Disnakertrans Maluku bersama Pemerintah Daerah Kepulauan Tanimbar (KKT) dan Maluku Barat Daya (MBD) diminta tidak hanya menjadi penonton kebijakan dari tingkat provinsi. Publik berharap pemerintah daerah aktif jemput bola menyalurkan data riil calon tenaga kerja, membuka komunikasi dengan masyarakat adat, serta mengalokasikan anggaran pendampingan pelatihan vokasi yang presisi.
Pengalaman dari proyek gas di Mozambik dan Papua Nugini menunjukkan bahwa pemicu utama konflik sosial bukan penolakan terhadap investasi, melainkan rasa kecewa ketika posisi strategis diisi orang luar sementara pemuda setempat hanya menjadi pekerja kasar. Kondisi ini ingin dihindari di Tanimbar dan MBD.
Empat Langkah Agar Warga Lokal Tak Jadi Penonton
Pertama, percepat kebijakan dan payung hukum. Fase konstruksi awal adalah puncak penyerapan tenaga kerja terbanyak. Penggunaan Pergub atau nota kesepahaman yang mengikat secara hukum antara Pemprov, Pemkab KKT, Pemkab MBD, dan INPEX dinilai lebih efektif daripada menunggu Perda yang birokrasinya panjang.
Kedua, petakan kebutuhan tenaga kerja secara presisi. Disnaker bersama pemerintah daerah harus duduk dengan kontraktor EPC INPEX untuk mengetahui kebutuhan tukang las kualifikasi tinggi, teknisi instrumentasi, dan posisi lain dalam enam bulan ke depan. Setelah angka didapat, pusat-pusat pelatihan vokasi bisa digerakkan.
Ketiga, optimalkan talenta daerah yang sudah ada. Anak-anak Tanimbar dan MBD yang pernah disekolahkan di Akamigas Cepu harus segera dipanggil pulang dan diinventarisasi. Mereka memiliki dasar teori yang kuat dan tinggal diberi dorongan sertifikasi industri.
