KEPULAUAN TANIMBAR — Pemerintah memastikan proyek strategis nasional Blok Masela tidak hanya menjadi mesin investasi, tetapi juga membuka lapangan kerja massal bagi masyarakat sekitar. Dalam sambutannya saat groundbreaking proyek di Tanimbar, Kamis (16/7), Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut total serapan tenaga kerja langsung mencapai 12.000 orang. Jika ditambah tenaga kerja tidak langsung yang muncul dari aktivitas proyek, angkanya bisa tiga kali lipat.
Bagaimana Nasib Tenaga Kerja Lokal saat Proyek Beroperasi?
Ketika proyek mulai beroperasi penuh, kebutuhan tenaga kerja diperkirakan menyusut menjadi 800 hingga 1.000 orang. Meski demikian, Bahlil menekankan bahwa komitmen prioritas bagi warga lokal tidak boleh kendur. Ia mengungkapkan, anak-anak dari Tanimbar dan Maluku Barat Daya telah dipersiapkan sejak beberapa tahun lalu melalui pendidikan di Akademi Minyak dan Gas (Akamigas) Cepu milik Kementerian ESDM.
"Lulusan mereka yang sudah keluar tiga sampai empat tahun lalu akan kita serap semuanya untuk bekerja di proyek Blok Masela," ujar Bahlil.
Perusahaan Diminta Tak Langsung Rekrut Pekerja dari Jawa atau Luar Negeri
Bahlil memberikan instruksi tegas kepada operator proyek, yakni INPEX, Petronas, dan Pertamina. Ia meminta mereka mengutamakan tenaga kerja profesional dari wilayah setempat sebelum membuka lowongan untuk pekerja dari daerah lain atau luar negeri. "Kalau sudah habis, baru ambil dari Jawa atau luar negeri. Jangan sampai anak-anak daerah di sini menganggap investasi masuk tidak memprioritaskan mereka," imbuhnya.
Selain tenaga kerja, Menteri ESDM juga mendorong Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) untuk melibatkan pengusaha lokal dalam berbagai pekerjaan yang muncul selama pembangunan proyek. Ia menegaskan proyek ini harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar, bukan sekadar keuntungan bagi investor.
Peringatan Keras: Jangan Ada Praktik KKN dalam Rekrutmen
Di sisi lain, Bahlil mengingatkan pemerintah daerah untuk menjaga proses rekrutmen dan pelaksanaan proyek tetap profesional. Ia secara khusus meminta gubernur dan bupati setempat tidak bermain proyek. "Ingat ini bukan proyek APBD. Harus profesional. Jangan main KKN. Jangan karena tim sukses lalu didorong masuk, tidak boleh. Harus profesional," tandasnya.
