MASOHI — Komitmen Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) memperjuangkan infrastruktur publik kembali membuahkan hasil. Tak butuh waktu lama setelah Bupati Zulkarnain Awat Amir melobi langsung Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, tim teknis BWS Maluku langsung bergerak ke lokasi.
Abrasi di Haya: 850 Meter Garis Pantai Kritis
Survei lapangan di Negeri Haya dilakukan pada Senin (13/7/2026). Kepala Dinas PUPR Maluku Tengah Hasan Firdausi bersama Ketua Komisi III DPRD Maluku Tengah Syahbudin Hayoto mengawal langsung peninjauan tersebut.
Hasil survei awal menunjukkan sekitar 850 meter garis pantai dalam kondisi kritis dan mendesak untuk dipasang talud pengaman. Penanganan abrasi ini menjadi prioritas BWS Maluku dan ditargetkan diproses pada tahun 2026 ini.
Sebagai langkah taktis sebelum uji tanah, tim teknis merekomendasikan penggunaan konstruksi cincin beton (concrete ring) sebagai pelindung awal kawasan pesisir.
Lobi Bupati Berbuah Respons Instan
Langkah cepat ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan Bupati Zulkarnain Awat Amir dengan Menteri PU saat kunjungan kerja di Banda Neira. Saat itu, bupati didampingi Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PU, Mayjen TNI (Purn) Arnold Aristoteles Paplapna Ritiauw.
Dalam pertemuan tersebut, bupati menyodorkan sejumlah usulan infrastruktur darurat. Selain penanganan abrasi Haya, ia juga mendesak perbaikan talud Pelabuhan Banda Neira demi menjamin keselamatan transportasi laut dan kenyamanan sektor pariwisata.
Tim Langsung Bertolak ke Banda Neira
Menunjukkan komitmen tinggi, tim BWS Maluku tidak menunda waktu. Usai merampungkan survei di Negeri Haya, tim langsung kembali ke Ambon dan pada malam harinya bertolak menuju Banda Neira menggunakan KM Labobar untuk survei talud pelabuhan.
Cepatnya respons lapangan ini menjadi bukti nyata sinergi antara Pemkab Maluku Tengah, Kementerian PU, dan BWS Maluku dalam menjawab kebutuhan mendesak masyarakat di daerah. (KTS)
