MALUKU — Ketua DPP PDIP Deddy Yevry Sitorus menyebut kasus ini justru membantah isu partainya selama ini dituduh menggerakkan massa mahasiswa. "Kalau melihat kasus UBK itu kan terlihat bahwa memang yang menunggangi itu ya Mas Wapres gitu kan. Nggak tahu itu arahan dia atau inisiatif anak buahnya," kata Deddy saat dihubungi, Selasa (23/6).
Deddy enggan berspekulasi apakah pemberian uang itu merupakan instruksi langsung Gibran atau inisiatif anak buahnya. Namun, ia mengaku janggal jika aksi itu murni dari bawah. "Nah, orkestrasi murahan kayak begini kan nggak mungkin dari bawah gitu, tapi dari atas. Saya kira ini pelajaran buat kita semua agar jangan sembarangan menuduh," ujarnya.
Lima Nama Pengurus BEM yang Diduga Terima Uang
Isu ini memicu reaksi keras dari internal kampus. Mahasiswa UBK telah mengeluarkan tuntutan agar lima pengurus BEM yang diduga terlibat dijatuhi sanksi berat. Kelima nama tersebut adalah Muhammad Abdimaludin (Ketua BEM FH), Rafly Maulana Akbar (Wakil Ketua BEM FH), Mubarak Tuasamu (pengurus BEM FH), Pujiono (Ketua BEM FEB), dan Muhammad Rafli Bastian (Wakil Ketua BEM FEB).
Dalam tuntutan yang diunggah di akun Instagram BEM FH UBK, mahasiswa mendesak kelima orang itu mendapat nilai E untuk mata kuliah Ajaran Bung Karno 1-4. Bagi yang menerima KIP Kuliah, mereka diwajibkan mengembalikan dana bantuan yang telah diterima. "Memberikan tenggat waktu selama 10 hari kerja, terhitung sejak Senin, 22 Juni 2026, hingga 6 Juli 2026, kepada seluruh pihak terkait untuk memenuhi tuntutan," demikian pernyataan mahasiswa.
Respons Istana dan Polisi
Istana merespons secara normatif. Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto mengatakan akan mengecek kasus ini terlebih dulu. "Coba nanti saya monitor dulu. Saya enggak ngikutin yang kemarin berita terakhir itu. Nanti saya akan cek lagi ya," kata Bambang di Jakarta.
Sementara itu, CNNIndonesia.com telah menghubungi Kabid Propam Polda Metro Jaya Kombes Radjo Alriadi Harahap untuk mengklarifikasi isu yang mengaitkan polisi dalam kasus ini. Radjo belum memberikan respons hingga berita ini ditulis.
Deddy mengakui bahwa menghindari gerakan massa dari kepentingan pihak lain memang sulit. Namun, ia menekankan bahwa keputusan mahasiswa UBK bertemu Gibran bisa jadi didasari niat baik. "Walaupun tentu itu di luar bayangan teman-temannya semua, jadi inisiatif sendiri gitu. Tapi fakta bahwa polisi yang memberikan uang menurut pengakuan mereka, itu betul-betul keterlaluan sih kalau menurut saya," katanya.
