Bank Indonesia mencatat inflasi tahunan Provinsi Maluku terkendali pada level 3,13 persen pada April 2026, tetap berada dalam sasaran nasional. Capaian ini didukung oleh deflasi di sektor pangan, terutama komoditas perikanan di Maluku Tengah yang mengalami penurunan harga signifikan.
AMBON — Bank Indonesia (BI) melaporkan stabilitas harga di Provinsi Maluku tetap terjaga meski sempat terjadi deflasi bulanan sebesar 0,17 persen (mtm) pada April 2026. Secara tahunan, angka inflasi Bumi Raja-Raja ini tercatat sebesar 3,13 persen (yoy), yang berarti masih berada dalam rentang target nasional 2,5±1 persen.
Pelaksana Tugas Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku, Dhita Aditya Nugraha, menjelaskan bahwa capaian tahunan kali ini menunjukkan tren penurunan. Pada bulan sebelumnya, inflasi Maluku sempat menyentuh angka 3,40 persen (yoy), meskipun angka saat ini masih berada di atas rata-rata nasional yang bertengger di level 2,42 persen (yoy).
Melimpahnya Stok Ikan di Maluku Tengah
Pemicu utama deflasi di wilayah ini bersumber dari penurunan harga pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil mencapai 0,61 persen. Secara spasial, Kabupaten Maluku Tengah menjadi motor utama deflasi dengan mencatatkan penurunan indeks harga sebesar 1,96 persen (mtm).
Dhita menyebutkan komoditas perikanan seperti ikan selar, ikan layang, dan ikan cakalang menjadi penyumbang utama turunnya tekanan harga. Kondisi ini dipicu oleh faktor alamiah yang mendukung sektor produktivitas nelayan lokal di perairan Maluku.
"Kondisi tersebut didukung cuaca yang relatif kondusif sehingga mendorong peningkatan produksi perikanan," ujar Dhita dalam keterangan tertulisnya di Ambon, Selasa (5/5).
Selain faktor pangan, penurunan harga emas di pasar internasional turut memberikan andil deflasi pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,05 persen (mtm).
Kenaikan Tarif Angkutan Udara di Ambon dan Tual
Meski secara umum mengalami deflasi, tekanan harga masih muncul dari sektor transportasi. Kota Ambon dan Kota Tual mencatatkan kenaikan harga di kelompok ini masing-masing sebesar 0,92 persen (mtm) dan 0,64 persen (mtm).
Kenaikan tersebut merupakan dampak langsung dari penyesuaian tarif angkutan udara. Kebijakan ini dipicu oleh kenaikan harga avtur global yang mulai diberlakukan sejak 1 April 2026, sehingga menahan laju deflasi lebih dalam di kedua kota tersebut.
Langkah TPID Jaga Stabilitas Pangan
Menyikapi dinamika harga tersebut, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di level provinsi maupun kabupaten/kota terus memperkuat intervensi pasar. Fokus utama saat ini adalah memastikan rantai pasok kebutuhan pokok tetap berjalan lancar untuk mencegah lonjakan harga mendadak.
Beberapa langkah strategis yang tengah dijalankan meliputi optimalisasi gerakan pangan murah, peningkatan serapan beras dari petani lokal, hingga pemantauan stok secara berkala di pasar-pasar utama.
"Ke depan, pengendalian inflasi akan terus diperkuat melalui sinergi bersama TPID agar stabilitas harga tetap terjaga," kata Dhita memungkasi penjelasannya.
