NAMLEA — Kepala SMAN 1 Buru, Neneng Yulia, S.Pd., menegaskan bahwa penetapan biaya Rp1,7 juta untuk lima paket seragam telah dibahas melalui dua kali rapat bersama orang tua siswa. Neneng menyampaikan penjelasan itu saat ditemui di Namlea, Selasa (17/11/2026).
Menurut Neneng, pihak sekolah awalnya menawarkan agar masing-masing orang tua membeli seragam sendiri di pasaran. Dalam pembahasan bersama, orang tua justru meminta panitia Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) mengadakan seragam secara kolektif demi mempermudah kebutuhan siswa baru.
“Kita rapat dahulu. Kita serahkan dahulu ke orang tua bagaimana responsnya. Mereka setuju kita jalan. Kalau tidak setuju, maka dikembalikan ke orang tua siswa,” ujar Neneng.
Dua Kali Rapat, Keputusan Diambil Bersama Orang Tua
Neneng menjelaskan, keputusan pengadaan kolektif diambil setelah dua kali pertemuan dengan orang tua siswa baru. Skema itu dipilih agar keluarga tidak perlu berburu seragam di luar sekolah menjelang tahun ajaran.
Pihak sekolah membantah tudingan pungutan liar yang berkembang di tengah masyarakat. Neneng menempatkan pengadaan seragam sebagai hasil kesepakatan, bukan kebijakan sepihak panitia SPMB.
Gasmen: Persetujuan Orang Tua Bukan Pembelaan Hukum
Ketua Gasmen, Rifky Darlen, menilai persetujuan orang tua tidak serta-merta menghapus persoalan hukum. Menurut Rifky, apabila mekanisme pengadaan seragam yang dilakukan sekolah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, persoalan tetap ada.
Pernyataan Rifky mengarah pada perdebatan soal batas kewenangan sekolah dalam pengadaan dan penjualan pakaian seragam kepada peserta didik. Penjelasan Kepala SMAN 1 Buru dinilai justru membuka pertanyaan baru soal posisi sekolah dalam transaksi tersebut.
Yang Dipertanyakan: Kewenangan Sekolah Menjual Seragam
Polemik di SMAN 1 Buru menyorot praktik pengadaan seragam kolektif yang melibatkan panitia SPMB. Publik mempertanyakan sejauh mana sekolah boleh menetapkan paket seragam berikut nominalnya kepada orang tua siswa baru.
Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari dinas pendidikan setempat mengenai evaluasi pengadaan tersebut. Rifky menegaskan Gasmen akan mencermati mekanisme yang dipakai sekolah, terlepas dari ada atau tidaknya persetujuan orang tua.