Pencarian

Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa Tolak Lindungi Pejabat Nakal, Minta KPK Awasi Pengelolaan Anggaran Pemprov

Kamis, 19 November 2026 • 22:00:31 WIB
Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa Tolak Lindungi Pejabat Nakal, Minta KPK Awasi Pengelolaan Anggaran Pemprov
Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menghadiri Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah Wilayah Maluku dan Maluku Utara bersama KPK dan Kemendagri di Ambon.

AMBON — Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menegaskan tidak akan memberikan perlindungan maupun toleransi kepada pejabat yang terbukti melakukan pelanggaran, tanpa memandang jabatan dan kedudukannya. Penegasan itu muncul setelah ia mengikuti Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah Wilayah Maluku dan Maluku Utara bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Dalam Negeri di Gedung Islamic Center, Ambon, Kamis (19/11/2026).

Bagi Lewerissa, forum tersebut bukan sekadar agenda koordinasi antarlembaga. Rapat itu menjadi momentum mengevaluasi sekaligus membenahi berbagai kelemahan dalam tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah.

Empat Sektor yang Jadi Sorotan Evaluasi KPK

Sejumlah sektor menjadi perhatian serius dalam evaluasi tersebut. Pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD masuk daftar, begitu pula pengadaan barang dan jasa serta penyaluran hibah.

Lewerissa juga menyoroti potensi konflik kepentingan akibat hubungan afiliasi dalam pengelolaan anggaran. Menurutnya, titik-titik rawan itu perlu dibenahi agar tidak menjadi celah penyalahgunaan kewenangan.

KPK Diminta Terus Awasi Pemprov Maluku

Gubernur mengakui evaluasi KPK menjadi pengingat bagi seluruh penyelenggara pemerintahan. Setiap rupiah uang rakyat, katanya, harus dikelola berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab.

Dengan peringatan terbuka itu, Pemprov Maluku menempatkan pengawasan KPK sebagai bagian dari upaya pembenahan tata kelola keuangan daerah. Aparatur diminta tidak lagi menganggap pengelolaan anggaran sebagai urusan administratif semata.

Apa Langkah Selanjutnya?

Rapat koordinasi ini menyatukan Maluku dan Maluku Utara dalam satu forum pencegahan korupsi bersama Kementerian Dalam Negeri. Bagi Pemprov Maluku, hasil evaluasi tersebut menjadi dasar pembenahan di sektor-sektor yang dinilai rawan.

Lewerissa memastikan komitmennya berjalan searah dengan peringatan yang ia sampaikan. Pejabat yang terbukti melanggar tidak akan mendapat pembelaan dari kepala daerah.

Follow kabartual.com

Add this site to your preferred sources on Google

Add to preferred sources
Bagikan
Sumber: porostimur.com

This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.

Berita Lainnya

Indeks

Pilihan

Indeks

Berita Terkini

Indeks