AMBON — Ukuran kemajuan sebuah daerah kerap berhenti pada dokumen dan paparan angka. Fraksi Golkar DPRD Maluku menilai pendekatan semacam ini harus segera ditinggalkan, terutama ketika berbicara tentang kesejahteraan masyarakat di wilayah kepulauan yang masih berhadapan dengan persoalan infrastruktur dasar.
Hal ini mengemuka dalam penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2025 pekan lalu. Ketua Fraksi Golkar DPRD Maluku, Yunus Serang, menegaskan bahwa pembangunan yang hanya berorientasi pada angka tidak akan pernah menyentuh akar permasalahan warga.
"Kita tinggalkan pendekatan pembangunan yang hanya berorientasi pada angka. Mari kita bangun Maluku dengan melihat manusianya," kata Yunus dalam pernyataannya di Ambon.
Keterbatasan Listrik Hingga Air Bersih Masih Membayangi Warga
Yunus mengingatkan bahwa masih banyak masyarakat di sejumlah wilayah Maluku yang bergelut dengan persoalan dasar sehari-hari. Ia menyebut akses listrik yang belum merata, kesulitan mendapatkan air bersih, serta keterbatasan layanan pendidikan dan kesehatan yang mudah dijangkau.
"Sebab pada akhirnya, APBD bukan sekadar dokumen keuangan, tetapi APBD adalah instrumen untuk menghadirkan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat," ujarnya menekankan peran anggaran daerah sebagai alat pemerataan.
Persoalan lapangan pekerjaan bagi generasi muda juga menjadi catatan serius yang menurutnya harus menjadi pertimbangan utama dalam kebijakan penganggaran. Seluruh persoalan tersebut dinilai sebagai prioritas yang tidak bisa ditunda.
Mengurai Potensi Besar di Tengah Ancaman Ketertinggalan
Di tengah berbagai tantangan tersebut, Yunus menilai Maluku sejatinya memiliki modal besar untuk berkembang. Sumber daya alam yang melimpah, luasnya wilayah laut, kekayaan budaya, hingga potensi sumber daya manusia disebut sebagai kekuatan yang belum dikelola secara optimal.
Kekuatan itu, lanjut dia, harusnya mampu membawa Maluku keluar dari jerat kemiskinan dan ketertinggalan. Namun tanpa pengelolaan yang serius, potensi tersebut hanya akan menjadi catatan manis yang tidak berdampak pada kesejahteraan.
"Maluku tidak boleh maju hanya di atas kertas, tetapi Maluku harus maju dalam kehidupan nyata masyarakatnya," tegas Yunus.
Pemerataan Jadi PR Besar: Bukan Hanya untuk Ambon
Yunus juga mengingatkan bahwa denyut pembangunan selama ini dinilai terlalu terpusat di Kota Ambon. Padahal, wilayah seperti Seram, Buru, Kepulauan Aru, Kei, Tanimbar, hingga pulau-pulau kecil terluar juga memiliki kebutuhan mendesak yang sama.
Fraksi Golkar mengajak pemerintah provinsi dan DPRD untuk memperkuat kolaborasi dalam menentukan arah kebijakan. Harapannya, setiap keputusan anggaran benar-benar menjawab kebutuhan nyata masyarakat di seluruh gugus kepulauan Maluku.
"Pembangunan harus dirasakan manfaatnya oleh rakyat, bukan hanya tercatat dalam laporan," pungkasnya.
